Pembangunan Seluruh Pelosok Papua Memerlukan Peranan Masyarakat Adat

Pembangunan Seluruh Pelosok Papua Memerlukan Peranan Masyarakat Adat

Lukas Wanimbo

Pembangunan di Bumi Cenderawasih memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat adat untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan setiap program yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat adat bukan hanya sekadar formalitas, melainkan suatu keharusan untuk meraih tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Masyarakat adat, dengan berbagai kebudayaan dan pengetahuan lokal, memiliki peranan strategis dalam proses pembangunan wilayah yang dikenal sebagai Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi tersebut.

Irene Manibuy, Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat, menegaskan pentingnya peran masyarakat adat dalam memberikan sumbangsih pemikiran untuk keberlangsungan Papua Barat menuju Papua Emas 2041.

Selama ini, penyaluran dana otonomi khusus (otsus) dilakukan tanpa perencanaan yang jelas, sehingga berpotensi mengabaikan aspirasi masyarakat. Kini, dengan mekanisme perencanaan yang lebih baik dan adanya pengawasan, pembangunan seharusnya dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam merumuskan ide-ide dan masukan menjadi sangat penting agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Pentingnya penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan juga diungkapkan oleh Andi Sastra Beni Saragih, pendiri Bicara Foundation Papua Barat. Dia menilai masyarakat adat berperan sebagai entitas sosial yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan.

Pemerintah daerah harus melibatkan kelompok masyarakat hukum adat dalam setiap agenda pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Aspirasi masyarakat hukum adat perlu diakomodasi untuk memastikan program pembangunan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Dengan demikian, masyarakat hukum adat dapat berfungsi sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kelestarian sumber daya alam di tengah maraknya proyek infrastruktur dari pemerintah.

Keberadaan masyarakat hukum adat dalam proses pengambilan keputusan memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi lingkungan dan cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Keterlibatan mereka dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek akan membantu memastikan bahwa sumber daya yang ada dikelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menekankan perlunya penguatan kearifan lokal dan pembangunan berbasis budaya di Papua. Dia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

Budaya dan kearifan lokal adalah bagian integral dari identitas masyarakat Papua, dan menjaga keduanya harus menjadi prioritas dalam setiap langkah pembangunan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menghormati hak-hak dan nilai-nilai yang dipegang masyarakat adat.

Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan juga dapat memperkuat hubungan sosial dan memperkuat identitas budaya. Dalam setiap proses pembangunan, terdapat risiko terjadinya konflik antara kepentingan ekonomi dan pelestarian budaya.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mendengarkan suara masyarakat adat dan menghormati tradisi serta kebiasaan mereka. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan lebih diterima oleh masyarakat dan mengurangi potensi konflik.

Pembangunan yang berhasil tidak hanya dilihat dari aspek fisik dan material semata, tetapi juga dari bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam setiap prosesnya. Keterlibatan masyarakat adat menjadi pengingat bahwa pembangunan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang menghargai dan melibatkan semua pihak yang terdampak. Melalui dialog yang konstruktif, pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif.

Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan juga membuka ruang bagi inovasi dan kreativitas. Pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi setempat.

Inisiatif lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur dapat menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Akhirnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat akan menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat adat bukan hanya sekadar penerima manfaat, tetapi juga aktor kunci yang dapat menentukan arah dan bentuk pembangunan di wilayah berjuluk Surga Kecil di ujung Indonesia tersebut. Oleh karena itu, melibatkan mereka dalam setiap tahap pembangunan adalah langkah yang bijak untuk mencapai Papua yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

Pembangunan di Papua, yang melibatkan partisipasi masyarakat adat, juga berpotensi menciptakan keadilan sosial. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat, pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini akan memperkuat kohesi sosial dan membangun rasa memiliki di antara masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dijalankan.

Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan di Bumi Cenderawasih sangat bergantung pada komitmen semua pihak, terutama dalam melibatkan masyarakat adat. Dengan memadukan pengetahuan tradisional dan teknologi modern, masyarakat adat dapat membantu menjaga keberagaman hayati sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, menjadikan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan bukan hanya menguntungkan bagi mereka, tetapi juga bagi masa depan Papua yang lebih baik.

*) Peneliti Senior Isu Papua – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Papua Mandiri