Pembangunan Smelter di Era Presiden Jokowi Perkokoh Pondasi Ekonomi

Pembangunan Smelter di Era Presiden Jokowi Perkokoh Pondasi Ekonomi

Oleh: Agnia Sari Datu

Pembangunan smelter di Indonesia menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menegaskan bahwa industri hilirisasi akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur. Pembangunan smelter ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju yang mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri, tanpa harus mengekspor dalam bentuk bahan mentah atau raw material.

Dengan semangat hilirisasi, Presiden Jokowi berharap semakin banyak smelter yang dibangun di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menggeser kontribusi pertumbuhan ekonomi dari konsumsi domestik menuju produktivitas industri hilirisasi berbasis sumber daya alam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia (GDP) selama ini banyak bergantung pada konsumsi domestik. Namun, dengan hilirisasi, pemerintah ingin pergeseran ini menuju produktivitas, baik dari perusahaan-perusahaan BUMN maupun swasta.

Dalam pengembangan smelter PT Freeport Indonesia, investasi sebesar Rp56 triliun dialokasikan untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang dibawa dari Papua ke Gresik. Dari proses tersebut, dihasilkan 900.000 ton katoda tembaga, sekitar 50 ton emas, dan 210 ton perak. Angka-angka ini menunjukkan potensi besar dari sektor hilirisasi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Presiden Jokowi meyakini bahwa efek berganda (multiplier effect) dari proyek ini akan sangat besar, karena akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai sektor usaha lainnya yang berkaitan dengan smelter di Gresik.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa produksi smelter ini akan melahirkan perusahaan-perusahaan industri turunan yang memanfaatkan produk tembaga, seperti copper foil dan pabrik kabel. Ini sejalan dengan harapan untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat di Indonesia. Dengan adanya industri turunan, diharapkan akan muncul berbagai lapangan kerja baru yang mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga menegaskan bahwa peresmian smelter PT Freeport Indonesia di Gresik merupakan bukti komitmen Presiden Jokowi terhadap hilirisasi di Indonesia. Dengan Presiden Jokowi yang secara langsung mengawasi progres pembangunan smelter hingga tiga kali sebelum peresmian, hal ini menunjukkan tanggung jawab dan perhatian pemerintah terhadap proyek ini. Erick menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan akan meningkat seiring dengan operasional smelter ini di masa depan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian BUMN, berkomitmen untuk mendukung program hilirisasi. Setelah keberhasilan hilirisasi nikel yang berhasil mendatangkan pemasukan hingga US$40 miliar bagi negara, Erick meyakini bahwa hilirisasi untuk komoditas lainnya, seperti emas dan tembaga, juga akan menuai keberhasilan serupa. Ia juga mencatat bahwa Presiden Jokowi sudah mulai berbicara tentang industri semikonduktor sebagai salah satu industri baru yang harus diperhatikan di masa depan. Dengan bahan baku selenium yang dihasilkan dari smelter tembaga, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam industri semikonduktor.

Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) berkomitmen untuk menjalankan mandat hilirisasi guna mendukung penguatan ekosistem industri dan meningkatkan nilai tambah mineral Indonesia. Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE, Gresik, adalah salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Investasi Rosan Roeslani. Mereka semua menyaksikan secara langsung betapa pentingnya smelter ini bagi peningkatan nilai tambah dari bahan mentah, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap pendapatan negara.

Dengan adanya smelter tembaga, nilai tambah dari bahan mentah dapat meningkat berkali-kali lipat. Hal ini tentunya akan berimplikasi positif terhadap pendapatan perusahaan, yang selanjutnya akan berdampak pada penerimaan negara melalui berbagai jenis pajak, royalti, dan bea keluar. Presiden Jokowi menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya sekadar program, tetapi merupakan fondasi ekonomi baru Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada konsumsi domestik, melainkan beralih pada produktivitas perusahaan, baik BUMN maupun swasta.

Presiden Jokowi berharap agar momentum pembangunan smelter ini dapat segera melahirkan perusahaan industri turunan di sekitar lokasi smelter yang mampu memproduksi berbagai produk berbasis tembaga. Ini tidak hanya akan meningkatkan produktivitas nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan bahwa rampungnya proyek pembangunan smelter ini merupakan langkah maju yang kuat dari pemerintah dalam mendukung program hilirisasi sektor pertambangan. Dengan kapasitas produksi katoda tembaga yang meningkat, Grup MIND ID dan PT Freeport Indonesia berpotensi menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen katoda tembaga terbesar di dunia, setelah China, Chile, dan Kongo.

Akhirnya, kehadiran smelter ini tidak hanya sekadar simbol pembangunan, tetapi juga merupakan langkah konkret untuk memperkuat perekonomian nasional melalui hilirisasi. Dengan kebijakan yang mendukung dan komitmen dari pemerintah, diharapkan pembangunan smelter dan industri hilirisasi lainnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi