Pemerataan Pembangunan Menjadi Salah Satu Bukti Tidak Ada Genosida di Tanah Papua

Pemerataan Pembangunan Menjadi Salah Satu Bukti Tidak Ada Genosida di Tanah Papua

Oleh : Dika Samba

Papua terus menjadi pusat perhatian terhadap situasi wilayah dan keamanan, klaim tentang adanya genosida di wilayah ini telah menjadi topik yang sangat kontroversial. Namun, ketika dilihat lebih dekat, fakta-fakta menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim adanya genosida, dimana pemerintah berkomitmen penuh untuk mengatasi tantangan saat ini di Papua melalui percepatan pembangunan, bantuan kemanusiaan, dan memastikan keamanan dan stabilitas
Kelompok kepentingan ini yang selalu bertentangan dengan pemerintah terus berusaha untuk memberikan isu-isu negatif agar tetap mengangkat perpecahan di wilayah Papua.
Isu genosida di Papua disebarkan oleh pihak kepentingan salah satunya pihak United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) yang sangat Anti-Indonesia dan menginginkan Indonesia tidak stabil secara ekonomi dan politik maupun mengancam stabilitas NKRI.
Klaim genosida menunjukkan tuduhan keliru terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Justru selama ini, Kelompok Separatis Teroris lah yang melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakat. Sekian banyak bukti aksi kejam KST di Papua, seperti pada kasus-kasus kekerasan, pembunuhan, penghilangan paksa, dan perlakuan kejam lainnya terhadap masyarakat.
Pihak ULMWP menyatakan terjadinya perlambatan penambahan jumlah penduduk dan kekerasan yang ada merupakan salah satu tindakan genosida yang ada di Papua. Faktanya secara kondisi demografi menunjukkan bahwa populasi Papua terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan tuduhan ULMWP keliru, dan ternyata tidak adanya kebijakan sistematis untuk mengurangi jumlah penduduk Papua serta masyarakat Papua justru makin memiliki kebebasan untuk mempraktikkan budaya dan agama mereka sendiri tanpa hambatan yang signifikan.
Penyebaran isu ini tidak ada bukti yang kuat dimana pemikiran pihak ULMWP bertolak belakang terhadap tudingannya. Saat ini kebijakan Pemerintah yang memberikan otonomi khusus (otsus) pada masyarakat Papua, maka menjadikan banyak diantara kepala daerah di sana merupakan masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri. Maka dari itu telah dipastikan kepala daerah akan membela rakyat mereka serta berupaya untuk selalu menjaga keamanan masyarakatnya sehingga tidak akan adanya genosida. Hal ini menjadi fakta bahwa sejauh ini tidak bukti, fakta dan data yang kuat sebagaimana ditudingkan oleh ULMWP bahwa seolah ada genosida di Papua. Keamanan dan kesejahteraan wilayah Papua terus diperhatikan sampai berada pada posisi yang aman dan stabil.
Tuduhan tak berdasar terkait genosida hanya menjadi isu yang tidak ada kebenarannya. Pemerintah terus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun Papua dari semua sisi baik fisik maupun mental serta Papua juga mendapatkan perlakuan yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Tanah Air. Diantara sekian banyak perbedaan pandangan, dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat di Papua masih menjadi hal penting untuk mencapai pemahaman bersama dan menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu Papua yang terus menjadi fokus perhatian dalam konteks nasional dan internasional.
Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua yakni dengan pemerataan pembangunan. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan serta telah berkomitmen kuat untuk melindungi hak asasi manusia di Papua.
Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin mengatakan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi dalam mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani mengatakan komitmen pemerintahan era Presiden Jokowi telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan sumber daya manusia. Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang berkelanjutan.
Investasi besar telah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di Papua, termasuk jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara berbagai daerah di Papua serta antara Papua dan bagian lain Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Papua, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara.
Pemberdayaan SDM Papua menjadi prioritas dalam upaya pemerataan pembangunan. Program-program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan pengembangan industri lokal telah diperkenalkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat Papua. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara Papua dan wilayah lainnya di Indonesia.
Pemerintah juga telah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan di Papua. Langkah-langkah telah diambil untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua.
Pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di Tanah Papua merupakan salah satu bukti yang kuat bahwa genosida tidak terjadi di wilayah tersebut. Investasi dalam infrastruktur, layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah-langkah konkret yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kondisi di Papua. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha keras untuk memastikan bahwa semua warga Papua dapat menikmati hak-hak mereka dan hidup dengan martabat di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

)* Pengamat Wilayah Papua