Pemerintah Kembali Tegaskan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada

Pemerintah Kembali Tegaskan Dukung Kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada

Jakarta – Di tengah suasana libur Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung kelancaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang akan diselenggarakan pada 5 April 2025 di lima kabupaten dan satu kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pilkada 2024.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menegaskan bahwa seluruh persiapan PSU telah dilakukan dengan matang, mencakup kesiapan sumber daya manusia penyelenggara, distribusi logistik pemilihan, serta pengaturan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah bagi pemilih disabilitas.

“Semuanya sudah siap, tidak hanya dari sisi kesiapan sumber daya KPPS, tetapi juga lokasi TPS yang kami tekankan agar tetap mengedepankan aksesibilitas bagi pemilih disabilitas,” ujar Idham di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut menunjukkan dukungan penuh terhadap kelancaran PSU. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kepala daerah, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan proses PSU berjalan dengan transparan dan adil.

“Seluruh pihak terkait diminta memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses ini. PSU adalah bentuk komitmen kita dalam menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan,” tegas Ribka.

Rapat yang dipimpin Ribka tersebut diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan. Forum ini bertujuan memastikan koordinasi yang baik dan kesiapan optimal dari seluruh pihak terkait.

Ribka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang tetap menjalankan tugas negara, meskipun masih dalam suasana Idul Fitri. “Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam situasi Lebaran, kita tetap dapat menjalankan tugas negara untuk memastikan PSU berjalan lancar,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemendagri telah berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan dari Polri dan TNI untuk menciptakan situasi yang kondusif selama PSU berlangsung. Ribka juga mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Kami berharap hasil PSU ini benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat dan dapat menghadirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan serta kesejahteraan bagi daerah masing-masing,” tambahnya.

PSU pada 5 April 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, serta Kota Sabang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Talaud akan menggelar PSU pada 9 April 2025 karena 5 April bertepatan dengan hari peribadatan umat Kristen Advent yang mayoritas mendiami wilayah tersebut.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan, pelaksanaan PSU diharapkan berjalan dengan lancar dan demokratis, sehingga proses pemilihan kepala daerah dapat segera menghasilkan pemimpin yang sah dan dipercaya oleh masyarakat.