Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembagunan Papua

Pemerintah Libatkan Masyarakat Adat Dalam Pembagunan Papua

Oleh : Julvri Liben

Pemerintah terus berusaha maksimal dalam membangun Papua mulai dari Jalan Trans Papua hingga Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) yang diinisiasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam proses pembangunan tersebut, Pemerintah terus melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan di Papua. Hal ini penting karena masyarakat adat memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang lingkungan dan budaya lokal mereka yang krusial dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya tahan.

Pada saat melakukan groundbreaking PYCH beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi berharap keberadaan PYCH dapat menjadi pusat pengembangan talenta-talenta dan menjadi pusat kreatif anak-anak muda Papua untuk memperkuat ekosistem inovasi. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakat adat hingga pemuda menjadi modal utama dalam memajukan Papua.

Peran masyarakat adat sangat penting dalam pembangunan di Papua karena mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang mendalam dengan lingkungan dan budaya lokal. Masyarakat adat memiliki pengetahuan yang luas tentang sumber daya alam, ekosistem, dan cara pengelolaannya secara tradisional. Pengetahuan ini sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memastikan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan pembangunan berjalan lancar. Kepala adat dan tokoh masyarakat memiliki otoritas yang dihormati di komunitas mereka. Sehingga dengan melibatkan mereka dalam pembangunan menunjukkan penghargaan terhadap kepemimpinan tradisional dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat memperhitungkan kepentingan serta nilai-nilai lokal.
Selanjutnya partisipasi aktif masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan dapat mengurangi potensi konflik dengan membangun konsensus dan mendukung keputusan yang dilakukan bersama. Hal ini meminimalkan kemungkinan adanya protes atau resistensi dari masyarakat terhadap proyek-proyek tersebut. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan menjadi lebih sah secara sosial dan budaya. Ini membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi mereka.
Selain itu, masyarakat adat sering kali memiliki pemahaman yang dalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi memungkinkan program-program pembangunan lebih relevan dan efektif dalam mencapai tujuan mereka.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengatakan pemerintah Provinsi Papua Selatan akan meningkatkan peran aktif masyarakat adat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup. Pihaknya yakin strategi ini akan memberi dampak yang positif bagi lingkungan serta masyarakat adat itu sendiri. Terobosan dan inovasi ini bertujuan, untuk mendorong percepatan pembangunan, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Papua, dengan melihat pada komoditi unggulan di masing-masing wilayah.
Selain itu, Safanpo juga mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dana Otsus Papua yang dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian Safanpo juga mengingatkan kepada Para Bupati, Forkopimda dan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan MRP dalam seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus. Pihaknya juga mengajak seluruh anggota MRP untuk terus menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua.
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Ketua Il MRP Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa yang mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik penegasan Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo terkait keterlibatan MRP dalam hal pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus Papua. Menurut Paskalis, berkaca dari pengelaman pelaksanaan Otsus Jilid I selama 20 tahun yakni 2001-2021, penyerapan dana Otsus kurang menyentuh langsung pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Papua, dimana keterlibatan MRP dalam pengawasan kebijakan pembangunan di Papua juga dinilai sangat lemah.
Paskalis mengatakan sekarang masuk ke Otsus jilid II, MRP diharapkan sebagai benteng harapan terakhir, karena sebagai lembaga representatif kultur masyarakat OAP. Oleh karena itu, MRP harus benar dilibatkan dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap program pembangunan di Papua. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menangani penggunaan dana Otsus perlu membuka diri terhadap saran, masukan, kritik dan pengawasan dari MRP.
Secara keseluruhan, melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan di Papua tidak hanya merupakan kewajiban moral dan hukum, tetapi juga strategi yang bijak untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, harmonis dengan lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pendekatan tersebut tidak hanya mendukung keberhasilan teknis proyek pembangunan, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adil di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta