Pemerintah Memperhatikan Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Papua

Pemerintah Memperhatikan Pembangunan Kesehatan dan Pendidikan Papua

Oleh : Charles Tabuni

Pemerintah totalitas dalam membangun Papua. Tak hanya pembangunan infrastruktur atau secara fisik. Namun juga pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kesehatan masyarakat Papua sangat diperhatikan karena masih ada malaria. Kemudian, anak-anak Papua juga diberi beasiswa agar bisa menempuh pendidikan minimal SMA.

Pemerintah membangun Papua agar ada pemerataan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke harus ada keadilan dalam pembangunan, agar semua masyarakat merasakan kemajuan yang sama. Papua dibangun dengan mengunakan dana otsus (otonomi khusus) dan dana APBD agar terus maju.
Untuk mensukseskan pembangunan Papua maka pemerintah membuat Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Dana RIPPP sebesar 78,7 Triliun rupiah diberikan untuk pembangunan di Bumi Cendrawasih, tahun 2023.
Irine Manibuy, Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat menyatakan bahwa dana RIPPP yang akan diterima bisa lebih besar, karena ada kolaborasi dengan pihak luar.
Irine menambahkan, anggaran tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dll. Untuk pembangunan di bidang kesehatan maka program Papua sehat akan dilanjutkan. Sedangkan untuk bidang pendidikan maka program Papua pintar akan dilanjutkan. Kemudian juga ada program untuk meningkatkan perekonomian warga di Bumi Cendrawasih.
Pemerintah mengatur 30% anggaran otsus agar sarana dan prasarana sekolah diatur dengan layak. Ada pula pemerataan fasilitas di sekolah, di seluruh wilayah Papua. Jadi, anak-anak di Bumi Cendrawasih dijamin mendapat pendidikan yang layak, untuk masa depan mereka.
Dalam pembangunan di bidang pendidikan maka pemerintah akan membuat sekolah internasional. Tujuannya agar anak-anak Papua bisa belajar di tempat yang bagus dan menjadi lebih cerdas. Ketika mereka pintar maka akan menjadi calon pegawai pemerintah atau pemimpin Papua di masa depan.
Kemudian, pembangunan di bidang pendidikan juga dilakukan dengan pemberian dana beasiswa otsus. Beasiswa diberikan tak hanya siswa SD, tetapi juga SMP dan SMA. Mereka berprestasi dan berhak mendapatkan beasiswa sehingga bisa sekolah gratis.
Tak hanya untuk siswa, beasiswa otsus juga diberikan kepada para mahasiswa. Mereka bisa kuliah tak hanya di Papua, tetapi juga kampus-kampus lain di Jawa dan wilayah lain. Bahkan mahasiswa yang cerdas juga berhak menerima beasiswa kuliah di luar negeri, baik tingkat S1 maupun S2.
Pembangunan di bidang pendidikan terjadi setelah ada DOB (Daerah Otonomi Baru). Jika ada provinsi baru maka otomatis ada sekolah baru, sehingga memudahkan para murid yang akan belajar. Sementara para pemudanya bisa diajari keterampilan sehingga mampu membuka usaha sendiri dan mengurangi jumlah pengangguran.
Thomas Eppe Sapanfo, Wakil Bupati Asmat, menyatakan bahwa beasiswa otsus memiliki dampak yang positif. Karena selain memberi beasiswa bagi para putra Papua, ada program khusus bagi mereka yang telah lulus SMA. Para pemuda bisa mendaftar jadi tentara, dan seluruh biaya mulai dari perekrutan sampai pelatihan. Mereka bisa mewujudkan mimpi jadi penjaga wilayah NKRI.
Menurut Thomas, seharusnya ada sosialisasi tentang keberhasilan program otsus. Tayangan itu tak hanya disiarkan di Papua, tapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, seluruh rakyat akan tahu bahwa program ini sudah berhasil, dan mereka akan mendukung perpanjangan otsus, karena sudah terbukti memajukan Papua di berbagai bidang.
Sementara itu, program Papua Sehat juga diteruskan agar warga Papua tetap sehat. Apalagi di Bumi Cendrawasih juga masih rawan akan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, dan HIV. Masyarakat Papua harus sehat agar tidak ada yang kesusahan ketika sakit.
Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw menegaskan bahwa program jaminan kesehatan bagi orang asli Papua berupa Kartu Papua Sehat (KPS) tetap berlaku namun akan diintegrasikan ke BPJS sebagai salah satu jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Program KPS yang diperuntukan bagi Orang asli Papua (OAP) akan tetap berlaku. Namun KPS ini bukan menjadi utama, tetapi membackup BPJS. Hal ini adalah tugas pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Papua, khususnya bagi orang asli Papua.
Khusus untuk pembiayaan Program KPS saat ini tengah mengalami persoalan pasca pembentukan DOB 3 provinsi namun DPRP dan Eksekutif masih terus berupaya untuk pemenuhan kebutuhan anggaran daerah guna membiayai semua program.
RS Rujukan di Papua hanya ada di Jayapura, oleh karena itu anggota DPR Papua akan mengajak PJ Gubernur di empat provinsi baru untuk mengambil bagian, dalam hal ini membackup anggaran terkait dengan KPS ini. Sehingga ketika ada rujukan dari daerah asal pasien dengan jaminan KPS akan tetap terlayani di RS rujukan yang ada di Kota Jayapura, baik RSUD Abepura, maupun RSUD Jayapura.
Pemerintah benar-benar memperhatikan rakyat Papua dengan pembangunan, tak hanya di bidang infrastruktur. Namun juga dengan pembangunan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat Papua berterima kasih karena pemerintah memperhatikan mereka dan ingin agar rakyat makin cerdas dan sehat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar