Pemerintah Pastikan Perlindungan Warga Papua dari OPM

Pemerintah Pastikan Perlindungan Warga Papua dari OPM

Oleh: Roslina Kadepa

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi masyarakat Papua di tengah berlangsungnya operasi pemberantasan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Di bawah koordinasi TNI dan Polri, langkah ini dilakukan dengan tetap mengutamakan prinsip hak asasi manusia serta menjaga keamanan masyarakat sipil dari ancaman kelompok bersenjata.

Berbagai tuduhan terhadap aparat keamanan yang beredar, termasuk klaim penggunaan tempat ibadah sebagai pos militer, telah dibantah keras oleh pihak terkait.

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, yang dipimpin oleh Kombes Pol Yusuf Sutejo sebagai Kepala Satgas Hubungan Masyarakat, dengan tegas membantah tuduhan bahwa Gereja Efesus GIDI di Distrik Oksop dijadikan markas militer atau gudang logistik perang. Tuduhan tersebut dinilai sebagai upaya provokasi yang bertujuan memicu kegaduhan di Papua.

Yusuf melaporkan bahwa situasi di Distrik Oksop saat ini telah kondusif, dengan masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari secara aman. Aparat TNI-Polri hadir di wilayah tersebut untuk menjaga kedamaian serta memastikan keamanan masyarakat tetap terjamin.
Pemerintah menyadari bahwa narasi provokatif yang beredar, termasuk melalui saluran informasi yang tidak dapat diverifikasi, berpotensi menciptakan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Satgas Operasi Damai Cartenz meminta masyarakat Papua untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang tidak memiliki dasar fakta. Sebaliknya, warga diminta mengonfirmasi setiap informasi kepada pihak berwenang atau melalui jalur resmi yang tersedia.
Di sisi lain, operasi pemberantasan OPM yang dilakukan oleh TNI dan Polri berlandaskan pada peraturan yang berlaku, termasuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Landasan hukum ini menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan di Papua bertujuan untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan. Selain melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata, kehadiran TNI-Polri di lapangan juga mencakup peran mendukung pelayanan dasar dan komunikasi sosial yang inklusif.
Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam pelaksanaan operasi tersebut. Aktivitas kelompok bersenjata, seperti yang dilakukan oleh OPM, sering kali menghambat pembangunan di Papua. Insiden kekerasan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, termasuk penembakan yang menewaskan seorang pilot asal Selandia Baru, menjadi contoh nyata dampak destruktif dari kelompok ini. Peristiwa semacam itu tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang memaksa masyarakat setempat untuk meninggalkan wilayah mereka demi keselamatan.
Menurut Komandan Satgas Media Komando Operasi TNI Habema, Letkol Arh Yogi Nugroho, tugas TNI di Papua berlandaskan pada Instruksi Presiden untuk mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan. Yogi menyebut bahwa kehadiran TNI di wilayah ini bertujuan menciptakan kondisi aman yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tugas pembangunan dengan baik. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Dalam menghadapi situasi ini, TNI telah menunjukkan langkah-langkah kemanusiaan, termasuk melakukan evakuasi terhadap korban tanpa menunggu permintaan resmi dari pihak terkait. Langkah ini menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah adalah melindungi setiap individu yang berada di wilayah konflik.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan, juga menegaskan bahwa kehadiran pasukan di Papua dirancang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat. Meskipun masih ada kelompok bersenjata yang mengancam, keberadaan aparat keamanan justru telah membantu menciptakan ketenangan di berbagai wilayah.
Pemerintah terus mengedepankan pendekatan menyeluruh dalam menangani situasi di Papua. Selain operasi keamanan, upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan tetap menjadi prioritas. Pendekatan ini bertujuan untuk menjawab akar masalah yang kerap menjadi alasan munculnya ketidakpuasan di sebagian kalangan. Dengan mengutamakan keamanan, pembangunan, dan dialog, pemerintah berharap dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk mendorong Papua menjadi wilayah yang damai dan sejahtera.
Meski begitu, tantangan dalam menghadapi narasi provokatif yang disebarkan oleh kelompok tertentu masih menjadi perhatian utama. Pemerintah terus menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya lebih lanjut. Dengan menyaring informasi secara kritis, masyarakat dapat membantu mengurangi potensi konflik yang diakibatkan oleh kesalahpahaman atau manipulasi fakta.
Dalam konteks ini, dukungan terhadap upaya pemerintah tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga melibatkan komunitas internasional. Pemerintah menegaskan bahwa langkah pemberantasan OPM tidak hanya untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga untuk melindungi hak-hak masyarakat Papua agar dapat hidup tanpa ancaman kekerasan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Operasi keamanan yang dilakukan di Papua bukanlah upaya represif semata. Pemerintah menegaskan bahwa setiap tindakan telah direncanakan dengan cermat untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat sipil. Aparat keamanan juga telah dilatih untuk menjalankan tugas mereka dengan menghormati norma-norma hukum dan etika yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasa aman dan percaya bahwa kehadiran aparat keamanan adalah untuk melindungi, bukan sebaliknya.
Langkah-langkah pemerintah dalam menangani situasi di Papua mencerminkan komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah mengajak semua pihak untuk bekerja sama menciptakan Papua yang damai dan sejahtera, serta menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang maju dan harmonis.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Makassar