Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua

Pemerintah Percepat Pembangunan di Papua

Oleh : Veronica Lokbere

Pemerintah percepat pembangunan di Papua dengan menetapkan Perpres, pada Mei 2023. Dengan Perpres ini maka akan jadi payung hukum yang kuat untuk kemajuan Papua ke depannya. Pembangunan dilakukan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dan sangat berguna untuk masyarakat Papua agar wilayahnya lebih maju lagi.

Percepatan pembangunan adalah misi pemerintah dalam rangka memajukan Papua. Dengan percepatan maka ada pemerataan pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat di Bumi Cendrawasih. Jangan sampai perbedaan kemajuan antara Indonesia bagian barat dan timur. Pembangunan tak hanya ada di Jawa, tapi dilakukan dari Sabang sampai Merauke.

Untuk mempercepat proses pembangunan Papua maka pemerintah mengesahkan Perpres nomor 24 Tahun 2023, pada tanggal 17 April 2023. Dalam Perpres ini diatur bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun), menengah (5 tahun) dan jangka panjang.

Dalam Perpres nomor 24 Tahun 2023 juga dicantumkan bahwa percepatan pembangunan Papua dilakukan dalam bentuk proyek infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Kemudian, sumber dana pembangunan berasal dari dana APBN, APBD, dan dana Otsus.

Dengan adanya Perpres maka menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mempercepat pembangunan Papua. Perpres adalah dasar hukum yang kuat dan tidak bisa diganti. Jadi, siapapun presidennya tidak bisa mengubahnya begitu saja.
Presiden Jokowi cinta Papua dan ingin agar warga di Bumi Cendrawasih makin maju, salah satu caranya dengan percepatan pembangunan. Beliau mengesahkan Prepres agar pembangunan di Papua terus dilakukan walau setelah tahun 2024 (ketika beliau sudah tidak lagi menjabat).
Sementara itu, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa beliau mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Jakarta pada Senin (29/5/2023). Pengukuhan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang pengangkatan enam anggota BP3OKP yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 5 April 2023.
Keenam anggota BP3OKP tersebut, antara lain: Alberth Yoku, perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy, perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Masa jabatan keanggotan BP3OKP dari perwakilan setiap provinsi di wilayah Papua adalah 5 tahun. Diharap, BP3OKP bisa mengawal rencana induk percepatan pembangunan di Papua selama 20 tahun ke depan serta menampung aspirasi masyarakat Papua.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengharapkan adanya kolaborasi antara BP3OKP dengan Pemerintah Daerah untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat. Dari sisi infrastruktur, dirinya turut berharap BP3OKP bisa mendorong adanya pengadaan transportasi kereta api di Papua, selayaknya yang sudah diluncurkan di Sulawesi Selatan.
Dengan adanya BP3OKP maka percepatan pembangunan Papua akan terwujud lebih cepat. Apalagi sumber dananya tak hanya APBN dan APBD tetapi juga dana Otsus. Dengan percepatan pembangunan maka Papua akan lebih maju, baik dari infrastruktur di bidang komunikasi maupun transportasi (seperti yang diharap oleh Paulus Waterpauw).
Sementara itu, Mesakh Mirin, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, menyatakan bahwa percepatan pembangunan Papua, terutama di bidang infrastruktur, akan menambah akses pembangunan. Dampaknya, kesejahteraan rakyat juga meningkat.
Mengapa untuk mensejahterakan rakyat harus dengan memperbaiki infrastruktur? Penyebabnya karena jika jalannya bagus maka perekonomian lancar, karena pengiriman barang dagangan lebih cepat. Apalagi kondisi geografis Papua yang masih sulit dan jalan rayanya tidak sebanyak di Jawa. Jika banyak jalan raya maka hubungan antar distrik dan kabupaten lebih mudah dan penjualan sagu serta hasil tani lain lebih cepat.
Pemerataan pembangunan wajib dilakukan karena yang mendapat sentuhan modernisasi bukan hanya di Jayapura, Merauke, atau Wamena saja. Namun juga sampai ke Yahukimo dan daerah-daerah lain di Papua. Pembangunan harus dilakukan sampai ke pelosok agar masyarakat merasakan manfaatnya.
Infrastruktur yang dibuat dalam rangka pemerataan pembangunan bukan hanya jalan raya dan jembatan. Namun juga aliran listrik, jaringan internet, dan berbagai fasilitas lain. Masyarakat akan maju dalam berbagai bidang karena mendapatkan dukungan dari pemerintah, dan warga Papua tak lagi identik dengan kehidupan yang masih tradisional dan ketinggalan zaman.
Untuk memajukan Papua maka selain dengan percepatan pembangunan, juga dengan pemekaran wilayah. Jika ada provinsi baru maka akan ada pembangunan massal yang berdampak positif pada masyarakat, dan mereka akan lebih maju. Warga Papua bisa menikmati jalan raya yang bagus, jembatan, jaringan internet, dan berbagai infrastruktur lain.
Pemerintah melakukan percepatan pembangunan Papua dengan mengesahkan Perpres, sehingga ada dasar hukum yang kuat. Setelah itu ada pembangunan yang masif, terutama di bidang infrastruktur. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan bisa melewati jalan Trans Papua dan jalan-jalan lain, yang akan memperlancar perekonomian mereka. Infrastruktur menjadi kunci dari kemajuan daerah, termasuk di Papua.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta