Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Pendukung di Papua

Pemerintah Percepat Pembangunan Fasilitas Pendukung di Papua

Oleh : Moses Waker

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah RI melalui banyak hal, diantaranya adalah pengadaan regulasi yang jelas dan tegas, kemudian menjalin kerja sama dengan banyak pihak dan terus merealisasi serta mengakselerasi adanya pembangunan semua fasilitas pendukung di Tanah Papua.

Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan upaya untuk percepatan pembangunan di Papua. kesungguhan tersebut bahkan sangat terlihat dari bagaimana rancangan dari berbagai macam regulasi mengenai program percepatan pembangunan itu, yang mana diantaranya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP30KP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP).

Maka dari itu, untuk bisa terus mendorong suksesi rangkaian program percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, bukan hanya diperlukan regulasi sebagai payung hukum yang jelas saja, malinkan juga diperlukan adanya kerja sama dengan berbagai macam pihak agar dasar hukum yang telah dibuat tadi bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan dan benar-benar mendatangkan kebermanfaatan untuk masyarakat Papua.

Terkait hal itu, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa sangat penting pula adanya dukungan secara langsung dari masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari banyak unsur sekaligus seperti unsur adat, agama dan perempuan.

Seluruhnya memang diminta untuk bisa secara konsisten terus menjalankan berbagai macam kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah.

Perlu diketahui bahwa dalam pengaturan dan perancangan kebijakan tersebut, tentunya pemerintah tidak hanya sekedar melakukannya sendirian atau sepihak saja, melainkan banyak kolaborasi juga sudah dilakukan karena kebijakan-kebijakan tersebut dirancang bersamaan dengan seluruh lapisan masyarakat dengan terus mewadahi hak dari Orang Asli Papua (OAP) agar pembangunan di Bumi Cenderawasih bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

Termasuk juga, Pemerintah RI terus berupaya secara proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai berbagai kebijakan afirmatif yang diambil. Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP, Orang Asli Papua. Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya.

Seluruh sosialisasi mengenai kebijakan tersebut menurut Wapres RI menjadi hal yang sangat penting karena mampu membuat masyarakat Papua menjadi paham bahwa pemerintah sudah memberikan berbagai afirmasi dalam rangka memberikan kewenangan atau pemberlakuan kepada Orang Asli Papua. Karena pemerintah sendiri memang ingin supaya apa yang dilakukan itu memberikan kepercayaan sesuai dengan keinginan dan aspirasi Orang Asli Papua.

Kemudian, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 lalu, K.H Ma’ruf Amin menerima audiensi dari 3 (tiga) menteri secara bersamaan, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim.
Pertemuan tersebut ditujukan untuk membahas bagaimana rencana percepatan pembangunan Papua selanjutnya. Diketahui bahwa pembangunan Bumi Cenderawasih dengan menggunakan beberapa pendekatan dan fokus, yakni keagamaan dan juga pada sektor pendidikan.
Pada kesempatan lain, Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua dengan cara mengadakan Sail Teluk Cenderawasih. Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan meresmikan penyelenggaraan Sail Teluk Cendrawasih beberapa waktu yang lalu. Sail Teluk Cendrawasih akan diadakan di Provinsi Papua dan berlokasi di empat kabupaten yaitu Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi. Pada tahun ini tema yang diusung adalah “Memperkuat Kedaulatan Maritim Indonesia di Pasifik”.
Dengan adanya kegiatan tersebut, maka menjadikan Tanah Papua memiliki kesempatan sekali lagi untuk bisa menampilkan keindahan dan keelokan serta kekayaan yang dimilikinya. Semangat persatuan dan kebersamaan untuk bisa membangun daerah di Papua bahkan dilakukan dengan banyak kolaborasi, yakni dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, swasta, dan masyarakat.
Menko Marves RI kemudian menambahkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis fokus utama dalam kegiatan itu, yakni melakukan ekspor perikanan, investasi dan juga pengembangan potensi daerah. Menurutnya, tentu dengan adanya kegiatan tersebut mampu semakin mengakselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor hasil kelautan.
Tidak sampai di sana, namun Hal ini meliputi percepatan pembangunan sarana/prasarana pendukung, penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing, dukungan pasca panen, rantai dingin yang mendukung ekspor perikanan, dan regulasi yang mendukung iklim usaha.
Seluruh fasilitas pendukung yang ada di Tanah Papua terus dibangun dan dikerjakan dengan penuh komitmen serta semangat persatuan dan kebangsaan oleh Pemerintah RI. Hal tersebut memang bertujuan untuk bisa semakin mewujudkan upaya dalam melakukan percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Makassar