Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat sekaligus mempercepat distribusi bantuan pemerintah. Program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat perekonomian desa melalui jaringan koperasi yang terintegrasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan KDMP bukan merupakan supermarket, ritel, maupun warung, sehingga keberadaannya tidak menjadi ancaman bagi sektor usaha ritel.

“Saya ingin menegaskan bahwa KDMP bukan supermarket, bukan ritel, dan bukan warung,” kata Zulhas di Bandung, beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya bahwa KDMP tidak berfokus menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari, melainkan menjadi infrastruktur pemerintah untuk membantu menyalurkan bantuan serta barang-barang bersubsidi kepada masyarakat.

“Selama ini distribusi sejumlah komoditas masih melewati rantai perdagangan yang panjang sehingga berdampak pada kenaikan harga yang harus dibayar masyarakat,” imbuhnya.

Zulhas juga mengatakan bahwa selain membantu penyaluran bantuan dan barang subsidi, KDMP juga akan berperan sebagai _offtaker_ atau pembeli hasil produksi masyarakat. Misalnya, gabah yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat petani yang menjual gabah dengan harga lebih rendah.

“Jika harga pembelian gabah sudah ditetapkan Rp6.500 per kilogram, petani harus mendapatkan harga tersebut. Apabila tidak ada pihak yang bersedia membeli dengan harga itu, KDMP dapat mengambil peran sebagai pembeli,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan proses pembayaran anggaran pembangunan Kopdes yang telah ditetapkan dalam APBN 2026 akan disalurkan kepada bank BUMN atau Himpunan Bank Negara (Himbara) sesuai tata kelola

“Saat ini uangnya kita taruh di Bank Himbara karena itu menjadi bagian dari pembayaran kepada Bank Himbara dari APBN. Total pembiayaan KDMP mencapai Rp 240 triliun, sementara tagihan tahap pertama yang jatuh tempo mulai 25 September 2026 sebesar Rp 37 triliun,” tegas Suahasil.

Suahasil menegaskan bahwa proses pembayaran anggaran KDMP dilaksanakan bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan jumlah gerai yang selesai dibangun dan telah divalidasi.

Untuk diketahui bahwa sesuai Perpres 82/2026, KDMP berfungsi menyalurkan barang bersubsidi dan membeli hasil produksi desa. Distribusi barang meliputi beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk subsidi, dan MinyaKita. Sementara layanan mencakup penjualan sembako, klinik, apotek, gudang logistik, hingga simpan pinjam. [*]