Penambahan Pasukan Upaya Pemerintah Tumpas Anggota OPM

Penambahan Pasukan Upaya Pemerintah Tumpas Anggota OPM

Oleh : Evi Damara

Salah satu tantangan terbesar memajukan Papua adalah keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kerap melakukan aksi kekerasan dan mengganggu ketertiban di wilayah tersebut. Pemerintah dalam upayanya untuk menciptakan Papua yang aman dan sejahtera, telah memutuskan untuk menambah pasukan sebagai langkah strategis menumpas anggota OPM dan memulihkan keamanan di Papua.

Penambahan pasukan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat kehadiran dan kapasitas aparat keamanan di Papua. Dengan kehadiran pasukan yang lebih banyak dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, diharapkan dapat lebih efektif dalam menangani aksi-aksi yang dilakukan oleh OPM. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut.

Wakapolda Papua Barat, Brigadir Alfred Papare mengatakan puluhan personel Brimob dikerahkan dalam pelaksanaan Operasi Separatis Mansinam 2024 di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, untuk mengantisipasi gangguan kamtibmas dari OPM. Puluhan personel tersebut akan mengemban tugas selama enam bulan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan sekaligus menghadirkan kondusifitas di Kabupaten Maybrat.
Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan OPM telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Papua. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini, seperti penyerangan terhadap aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, dan intimidasi terhadap warga sipil, telah mengganggu stabilitas dan pembangunan di Papua. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dengan menambah jumlah pasukan demi menciptakan kondisi yang lebih kondusif.
Pangdam XII/Tanjung Pura, Mayjen TNI Iwan Setiawan mengatakan sebanyak 400 personel Satgas Yonif 642/Kapuas telah diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di Papua Barat. Penugasan ini bertujuan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menciptakan situasi kondusif di wilayah yang memiliki status Otonomi Khusus tersebut. Pihaknya berharap para prajurit dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat menghadirkan rasa aman di masyarakat setempat. Keamanan yang terjaga dengan baik akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai program pembangunan.
Selain penambahan pasukan, pemerintah juga menerapkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani permasalahan di Papua. Langkah ini tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga melibatkan pendekatan non-militer yang mencakup pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa akar permasalahan di Papua tidak hanya sebatas isu keamanan, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, diharapkan dapat mengurangi dukungan terhadap OPM dan memperkuat persatuan NKRI.
Program pembangunan yang dilaksanakan di Papua meliputi pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan bandara, yang bertujuan untuk membuka aksesibilitas dan memudahkan mobilitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru dan memberikan beasiswa kepada pelajar Papua.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengadakan dialog dengan berbagai pihak, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat, untuk mendengarkan aspirasi dan mencari solusi terbaik bagi permasalahan di Papua. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dan kerjasama dalam menjaga keamanan dan membangun Papua yang lebih baik. Pendekatan yang humanis ini diharapkan dapat memperkuat ikatan antara masyarakat Papua dan pemerintah, serta mengurangi ketegangan yang ada.
Tokoh Agama Papua, Pendeta Yones Wenda mengajak seluruh masyarakat untuk bersama – sama dengan aparat keamanan menjaga kondusifitas wilayah Papua agar tetap damai dan masyarakatnya dapat menjalankan aktivitasnya sehari – hari tanpa ada rasa takut akan ancaman dan intimidasi dari OPM. Masyarakat harus tenang dan tidak terhasut dengan provokasi berita hoax yang sengaja disebar OPM untuk mendiskreditkan aparat keamanan.
Dalam upaya menumpas anggota OPM, pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan transparan. Setiap tindakan yang diambil oleh aparat keamanan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah menekankan bahwa tujuan utama dari penambahan pasukan ini adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, bukan untuk menindas atau mengintimidasi masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi keamanan, pemerintah juga meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam mengatasi isu-isu lintas batas yang berkaitan dengan OPM. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi intelijen, patroli perbatasan bersama, dan penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan ilegal di wilayah perbatasan. Dengan adanya kerjasama yang erat, diharapkan dapat meminimalisir dukungan eksternal terhadap OPM dan memperkuat upaya penegakan keamanan di Papua.
Kesimpulannya, penambahan pasukan di Papua merupakan langkah strategis pemerintah untuk menumpas anggota OPM dan menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Langkah ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kekuatan militer dan non-militer, serta dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Meskipun dihadapkan pada tantangan dan kritik, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua dalam bingkai NKRI. Dengan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan Papua dapat menjadi wilayah yang aman, damai, dan sejahtera.

*) Penulis merupakan kontributor Digital Literasi