Peran Penting Elite Politik Cegah Polarisasi dalam Pemilu 2024

Peran Penting Elite Politik Cegah Polarisasi dalam Pemilu 2024

Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis

Peranan sangat penting dimiliki oleh para elite politik untuk bisa terus berupaya dalam mencegah kemungkinan serta potensi adanya polarisasi dalam gelaran Pemilu pada tahun 2024 mendatang. Pasalnya, mereka merupakan teladan bagi masyarakat di Indonesia untuk terus menyebarkan pesan damai dengan berkomitmen mengawal Pemilu secara sejuk dan kondusif.

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa antara partainya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah sama-sama bersepakat agar perhelatan pesta demokrasi dan kontestasi politik, yakni pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan damai, tidak sampai terjadi perpecahan dan juga polarisasi di tengah masyarakat Tanah Air.

Lebih lanjut, menurutnya memang pada dasarnya partai Demokrat sendiri merupakan sebuah partai yang nasionalis religius, sehingga mereka juga memiliki komitmen kuat untuk bisa terus menjaga adanya perbedaan dari berbagai hal seperti suku, ras hingga agama di tengah masyarakat.

Komitmen untuk terus menjaga persatuan meski di tengah perbedaan itu juga telah sesuai dengan semboyan yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, yakni gagasan Bhinneka Tunggal Ika lantaran memang Indonesia sendiri merupakan sebuah bangsa yang terdiri dari diversitas sangat tinggi dengan banyaknya perbedaan latar belakang masyarakatnya.
Sehingga, sangatlah penting bagi masyarakat untuk tidak sampai mudah terpecah belah dengan adanya isu apapun, sehingga menciptakan ketegangan secara horizontal atau polarisasi. Terlebih, semakin mendekati kontestasi Pemilu 2024 ini, maka suhu perpolitikan di Tanah Air sudah mulai memanas, maka hendaknya masyarakat juga tidak mudah untuk terpengaruh akan adanya isu apapun yang berbau SARA.
Demikian halnya, bukan sekedar bagi masyarakat saja, melainkan untuk para elite politik sendiri hendaknya juga bisa terus bersama-sama mewujudkan agar tidak sampai terjadi polarisasi, dengan menerapkan pola-pola kampanye yang sama sekali tidak melibatkan isu SARA apapun di tengah masyarakat.
Karena, dengan tidak disertainya kampanye menggunakan narasi berbau identitas, maka juga sekaligus mewujudkan adanya kontestasi yang bersih, jujur dan adil. Pasalnya, kontestasi yang terjadi akan menunjang adanya pelaksanaan demokrasi di Indonesia dengan jauh lebih berkualitas, yakni dengan murni berkontestasi dengan menggunakan gagasan masing-masing tanpa dibarengi dengan adanya isu apapun.
Memang, sebelumnya sejumlah elite partai politik (Parpol) di Indonesia sendiri juga telah menyampaikan komitmen kuat mereka untuk bisa bersama-sama mencegah agar tidak sampai terjadi dan terulang kembali adanya polarisasi di tengah masyarakat, khususnya pada pelaksanaan ajang setiap 5 (lima) tahunan tersebut.
Diketahui sebelumnya, bahwa telah terjadi sebuah agenda pertemuan antara kedua elite partai besar di Indonesia, yakni Puan Maharani dengan AHY. Dengan adanya agenda pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa dialog yang terjadi antar kedua partai itu dilakukan secara konstruktif.
Tentu dengan adanya dialog yang telah dilakukan itu mampu semakin membua adanya ruang komunikasi secara jauh lebih lebar, dengan bertujuan untuk terus membahas berbagai macam hal mengenai kepentingan bangsa dan negara di masa depan.
Secara terpisah, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya sendiri menyadari bahwa antara partainya dengan PDI Perjuangan memiliki perbedaan pandangan politik. Namun dengan adanya pertemuan antara Puan dengan AHY tersebut juga bisa menjadi fondasi kuat untuk bisa mencegah kemungkinan perpecahan dan juga benturan antar sesama anak bangsa dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB), Muhaimin Iskandar atau yang biasa dikenal dengan Cak Imin menyatakan bahwa dirinya memiliki komitmen kuat untuk bisa turut serta dan berperan aktif dalam mencegah terjadinya polarisasi. Terlebih, baginya memang upaya untuk mencegah polarisasi di masyarakat sendiri sama sekali tidak bisa terwujud nyata apabila hanya sebatas sekedar dilakukan secara normatif saja, sehingga memang harus disertai dengan komitmen solid bersama. Bagaimana tidak, pasalnya dengan adanya komitmen yang berprinsip dan mendasar itu, sekaligus juga menjadikan tekad secara bersama.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Sekjen Gerindra), Ahmad Muzani juga menilai bahwa demokrasi yang ada di Tanah Air sendiri harus mampu untuk menjadi sebuah solusi akan adanya perbedaan yang bersifat niscaya di tengah masyarakat.
Dirinya berpesan, untuk bisa mewujudkan agar nilai demokrasi tersebut menjadi solusi atas adanya perbedaan di masyarakat, maka demokrasi sendiri, khususnya perhelatan kontestasi politik tidak bisa hanya dijadikan sebagai sebuah alat untuk semata-mata memperoleh kekuasaan saja.
Justru apabila semua pihak terus berkomitmen untuk bersama mewujudkan demokrasi yang modern di tengah masyarakat Indonesia, maka penerapan asas tersebut akan mampu menjadi sebuah solusi atas seluruh permasalahan, termasuk salah satunya adalah permasalahan mengenai polarisasi.
Untuk bisa terus berupaya dalam mencegah kemungkinan dan potensi akan adanya polarisasi dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024 mendatang, maka menjadi sangat penting pula adanya peranan dari para elite partai politik, karena mereka menjadi contoh atau teladan bagi masyarakat di Indonesia untuk terus menyebarkan pesan damai.

)* Penulis adalah alumni Fisip Unair