Percepat Perbaikan Program MBG Pemerintah Perkuat Koordinasi BGN-KPK
Percepat Perbaikan Program MBG Pemerintah Perkuat Koordinasi BGN-KPK
*Jakarta* – Pemerintah mempercepat perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi kedua lembaga diwujudkan melalui pembahasan rencana aksi sebagai langkah percepatan implementasi rekomendasi hasil kajian KPK, sehingga pembenahan tata kelola program dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan akuntabel.
Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, mengatakan pertemuan antara pimpinan BGN dan pimpinan KPK difokuskan pada penyusunan langkah-langkah tindak lanjut atas hasil kajian yang telah disampaikan sebelumnya. Melalui koordinasi yang intensif tersebut, pemerintah memastikan setiap rekomendasi dapat segera diimplementasikan untuk mendukung penyempurnaan penyelenggaraan Program MBG.
“Pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK,” kata Aminudin.
Lebih lanjut, Aminudin menegaskan bahwa KPK akan menjadi bagian dari proses percepatan perbaikan melalui pengawasan, pendampingan, dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi. Pendekatan tersebut menjadi bentuk dukungan kelembagaan agar seluruh tahapan pembenahan dapat terlaksana secara optimal serta memperkuat akuntabilitas Program MBG.
“Nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring akan melakukan pengawasan, pendampingan, dan monitoring atas pelaksanaan rencana aksi tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, mengatakan pembahasan bersama KPK berfokus pada poin-poin rekomendasi hasil kajian mengenai tata kelola Program MBG. Evaluasi tersebut menjadi landasan penting dalam mempercepat penyempurnaan sistem kerja dan memastikan seluruh rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen pemerintah meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
“Pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, ya, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan,” kata dia.
Melalui koordinasi yang semakin intensif antara BGN dan KPK, pemerintah optimistis proses perbaikan tata kelola Program MBG akan berlangsung lebih cepat dan terarah. Pengawasan, pendampingan, serta pelaksanaan rencana aksi secara terpadu menjadi fondasi penting dalam memastikan Program MBG semakin transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
