Percepatan Penegakan Hukum terhadap OPM, Pemerintah Butuh Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

Percepatan Penegakan Hukum terhadap OPM, Pemerintah Butuh Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat

Oleh: Warinus Warabai

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah strategis dalam upaya mempercepat penindakan hukum terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) seiring meningkatnya konflik di Papua. Situasi ini memicu ketegangan yang signifikan dan menantang stabilitas di wilayah tersebut. Langkah-langkah pemerintah tersebut menjadi sangat krusial, sebab itu perlu dukungan seluruh elemen masyarakat demi tercapainya lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Papua.

Langkah-langkah pemerintah mencakup penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta upaya pemulihan ketenangan di Papua. Salah satu kasus terbaru adalah tewasnya seorang anggota Polres Lanny Jaya, Pegunungan Papua bernama Brigadir Johan Herik Sibarani akibat tertembak OPM pada September 2024. Peristiwa yang bermula dari penyerangan kios milik korban tersebut memicu kewaspadaan lebih lanjut bagi warga sekitar. Kapolres Lanny Jaya Komisaris Nursalam Saka pun mengatakan bahwa aparat keamanan berupaya bertindak cepat untuk mengejar pelaku hingga ke akar guna mencegah aksi lanjutan.

Sebelumnya, insiden lain yang juga menarik perhatian publik adalah pembunuhan pilot asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning, yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada awal Agustus 2024. Peristiwa tragis ini memicu keprihatinan luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah bergerak cepat melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komnas HAM Papua untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan ini segera ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Tindakan penegakan hukum yang cepat dan transparan dalam situasi seperti ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi yang memicu ketegangan antara Indonesia dan negara lain. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menekankan bahwa upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Kecepatan dan ketepatan langkah ini juga krusial untuk menjaga hubungan diplomatik yang baik antara Indonesia dan Selandia Baru, negara asal korban. Selain itu, keadilan yang ditegakkan melalui hukum menjadi fondasi penting untuk mengurangi ketegangan dan memastikan keamanan di wilayah tersebut.

Namun, penegakan hukum bukanlah satu-satunya perhatian pemerintah. Selain aspek legal, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada dampak psikologis yang dialami oleh korban dan saksi insiden kekerasan, seperti tenaga kesehatan, guru, serta warga sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Konflik berkepanjangan di Papua telah meninggalkan trauma mendalam pada banyak orang. Untuk membantu mereka memulihkan kondisi psikis, pemerintah, bersama dengan Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait lainnya, telah meluncurkan program “trauma healing” yang dirancang untuk memberikan dukungan psikologis kepada korban kekerasan dan mereka yang terkena dampak konflik.

Pada saat yang sama, keamanan di Papua terus menjadi perhatian utama. Pemerintah menyadari bahwa upaya menjaga keamanan di wilayah tersebut tidak dapat hanya mengandalkan aparat keamanan. Pemerintah secara aktif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Keamanan di Papua adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta kondisi yang lebih damai dan harmonis di Papua.

Selain langkah-langkah keamanan, pemerintah juga telah melakukan pendekatan diplomatik dengan negara-negara tetangga, terutama anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Tujuannya adalah untuk menekan OPM dan mendorong investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan konflik dari dalam negeri, tetapi juga memanfaatkan diplomasi internasional untuk mengurangi ketegangan dan mendapatkan dukungan dari negara-negara sahabat.

Meski demikian, penting diingat bahwa konflik di Papua bukan hanya masalah keamanan dan politik semata. Konflik ini juga berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia, pembangunan ekonomi, serta integrasi sosial masyarakat Papua dengan wilayah lain di Indonesia. Pemerintah menyadari pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah ini, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, terus digalakkan. Melalui program-program pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan publik, pemerintah berusaha memastikan bahwa masyarakat Papua dapat merasakan manfaat yang setara dengan warga negara Indonesia lainnya.

Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik di Papua. Tantangan yang dihadapi memang besar dan kompleks, tetapi dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional, ada harapan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Papua. Dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah sangat penting dalam upaya ini, karena konflik Papua tidak bisa diselesaikan secara instan.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan kedaulatan negara, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan kondisi yang lebih baik bagi seluruh rakyat Papua. Dengan kebijakan yang tegas dan terukur, serta partisipasi aktif dari semua pihak, Papua yang damai dan sejahtera bukanlah impian yang mustahil diwujudkan.

Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri pun sangat diperlukan untuk mengakhiri kekejaman yang dilakukan oleh OPM. Hanya dengan persatuan dan kerjasama yang solid, Papua bisa menjadi daerah yang aman, sejahtera, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik.

*( Penulis merupakan aktivis pecinta Papua di Pulau Jawa