Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong perubahan tata kelola pertambangan nasional agar hasil pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah menargetkan minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Presiden Prabowo telah meminta jajaran kementerian, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), memastikan pengelolaan pertambangan tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Presiden juga membuka peluang peningkatan kepemilikan negara dalam perusahaan pertambangan apabila diperlukan. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan ruang bagi investor untuk menanamkan modal dan memperoleh pengembalian investasi. Setelah modal kembali, keuntungan mayoritas diharapkan menjadi bagian bangsa Indonesia.
Selain memperbesar manfaat ekonomi pertambangan, Prabowo menyoroti potensi kebocoran penerimaan negara akibat manipulasi laporan ekspor. Pemerintah mendorong penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan pengiriman sebenarnya.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kesiapan Polri mendukung arahan Presiden melalui pendataan dan penentuan prioritas penertiban izin usaha pertambangan. Pendataan tersebut melibatkan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk memetakan kegiatan pertambangan yang membutuhkan pengawasan.
“Itu tentunya nanti akan datakan dari Bareskrim ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga nanti akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi
Pemerintah diharapkan segera menyusun mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk penghitungan porsi 70 persen, kepastian hukum, serta perlindungan investasi. Pengawasan produksi, pembayaran kewajiban perusahaan, dan pelaporan ekspor juga perlu diperkuat.
Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, peningkatan manfaat ekonomi pertambangan diharapkan dapat memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, memperkuat pembangunan daerah, serta mewujudkan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang pemanfaatan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.


