Presiden Prabowo Tegas Berantas Penyelundupan Demi Selamatkan Kas Negara

Presiden Prabowo Tegas Berantas Penyelundupan Demi Selamatkan Kas Negara

Oleh : Gita Oktaviani

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang tegas dan serius dalam memberantas penyelundupan yang selama ini menyebabkan kebocoran kas negara.

Ketegasan tersebut ditujukan untuk menjaga pendapatan negara dan memastikan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan nasional tidak terkikis oleh praktik ilegal.

Upaya tersebut sejalan dengan langkah Presiden Prabowo yang mengarahkan seluruh jajaran, termasuk Kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, untuk fokus mengatasi ancaman berat seperti penyelundupan, judi online, dan penyalahgunaan dana.

Komitmen kuat dari pemerintah tersebut tampak nyata melalui berbagai kebijakan strategis dan koordinasi lintas lembaga yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Budi Gunawan.

Dalam kapasitasnya, Menko Polkam memastikan bahwa penyelundupan yang merugikan negara akan diberantas secara efektif. Budi Gunawan menyatakan bahwa praktik-praktik ilegal seperti ini tidak hanya menciptakan kebocoran pada kas negara, tetapi juga meresahkan masyarakat dan melemahkan upaya pembangunan nasional yang digagas pemerintah. Budi Gunawan menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang kuat, terutama dalam memerangi berbagai bentuk penyelundupan yang kian merajalela.

Sebagai langkah konkret, Budi Gunawan menegaskan bahwa upaya pemberantasan penyelundupan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Ia akan memastikan sinergi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait agar tindakan hukum berjalan optimal.

Penegakan tersebut mencakup kerja sama dengan aparat penegak hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam hal ini, Budi Gunawan menekankan bahwa pemerintah, melalui berbagai lembaga tersebut, akan fokus mengendalikan kebocoran keuangan negara yang timbul akibat penyelundupan, sehingga penerimaan pajak dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk pembangunan nasional. Menurutnya, masalah penyelundupan harus diselesaikan secara tuntas agar pendapatan negara dapat sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Prabowo, sebagai Presiden RI kedelapan, memandang ancaman penyelundupan sebagai salah satu tantangan berat yang memerlukan tindakan penegakan hukum tanpa kompromi.

Dalam pandangannya, selain penyelundupan, beberapa masalah lain seperti judi online, narkoba, dan korupsi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional jika tidak segera ditindak tegas.

Pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu pun menekankan bahwa semua tantangan tersebut bisa diatasi dengan pendekatan keamanan yang kuat dan intelijensi yang akurat. Presiden Prabowo telah memerintahkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, serta lembaga pengawasan seperti BPKP dan BIN untuk bekerja keras menangani berbagai bentuk penyimpangan dan ancaman yang menargetkan kas negara.

Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi terpadu yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pengumpulan bukti-bukti kuat untuk mengurangi peluang penyelundupan dan praktik ilegal lainnya.

Presiden Prabowo berpendapat bahwa upaya tersebut akan semakin efektif dengan koordinasi lintas lembaga yang konsisten. Ia meyakini bahwa langkah itu penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing, dan melindungi dana pembangunan nasional.

Dalam pandangannya, hanya melalui penegakan hukum yang kuat dan bukti yang solid, Indonesia bisa mengurangi dampak negatif penyelundupan serta memaksimalkan potensi pendapatan nasional.

Merespons arahan Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung bergerak cepat. Usai retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, Jenderal Sigit menekankan bahwa seluruh jajarannya akan mendukung Asta Cita Presiden RI kedelapan serta melaksanakan program-program prioritas yang dicanangkan pemerintah.

Dalam rangka menjaga kas negara, Jenderal Sigit memerintahkan penegakan hukum yang ketat terhadap berbagai kasus penyelundupan dan praktik ilegal lainnya. Kapolri berpendapat bahwa dukungan penuh dari Kepolisian akan membantu mengurangi kebocoran dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya.

Lebih jauh, Jenderal Sigit juga menekankan pentingnya pencegahan dalam penegakan hukum. Menurutnya, dengan adanya langkah preventif, pemerintah dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran sejak dini.

Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas keuangan negara dan mendukung tercapainya swasembada ekonomi, salah satu visi utama Presiden Prabowo dalam menjaga ketahanan ekonomi bangsa.

Jenderal Sigit melihat bahwa melalui strategi preventif dan tindakan hukum yang tegas, penyelundupan yang merugikan negara dapat ditekan, sehingga kas negara dapat dipulihkan dan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Dalam lingkup yang lebih luas, pemerintah berupaya memastikan bahwa semua praktik ilegal yang merusak ekonomi akan diberantas secara sistematis. Melalui komitmen Menko Polkam, Kepolisian, dan lembaga lainnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo berupaya untuk tidak memberi ruang pada segala bentuk penyelundupan.

Strategi terpadu tersebut diharapkan tidak hanya mampu menekan angka kebocoran kas negara, tetapi juga menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Langkah-langkah strategis tersebut adalah bukti nyata dari tekad pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Dengan langkah tegas dari Presiden Prabowo dan seluruh jajaran pemerintah, penyelundupan yang mengancam kas negara kini berada di bawah pengawasan ketat. Pemerintah terus mengupayakan optimalisasi pendapatan negara dengan memberantas segala bentuk praktik ilegal yang menghambat pembangunan.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan pemimpin bangsa kelahiran tahun 1951 itu, setiap tindakan melawan hukum yang berdampak negatif bagi perekonomian akan ditindak dengan penuh ketegasan dan keberanian.

)* Penulis adalah Kontributor Jendela Baca Institute