Proyek Trans Papua Mampu Kembangkan Potensi Alam Papua

Proyek Trans Papua Mampu Kembangkan Potensi Alam Papua

Oleh : Redana Reu

Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan Kota Jayapura dengan 8 Kabupaten di daerah Pegunungan Tengah Papua.

Pembangunan infrastruktur di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah selain itu tujuan dan proyek ini untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non tol di Papua yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Mauluddin Said mengatakan pihaknya terus berupaya membangun dan memelihara jalan trans Papua serta jembatan agar mempermudah akses ke tempat parawisata di bumi Cendrawasih.

Program-program unggulan atau pekerjaan yang diprioritaskan pada jalur utama Trans Papua yang menjadi kewenangan BPJN Papua Barat yakni Trans Papua Segmen I dan Segmen II. Kedua Segmen ruas Jalan Nasional ini melintasi beberapa tempat wisata yang berada di Provinsi Papua Barat, antara lain Danau Anggi di Pegunungan Arfak, Gunung Botak di Manokwari, Teluk Cenderawasih di Wasior, dan Teluk Triton di Kaimana. Sedangkan di Papua Barat Daya terdapat Raja Ampat di Sorong), Puncak Petik Bintang dan Danau Framu di Maybrat.

Dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.
Pihaknya menjelaskan bahwa salah satu wisata yang menarik di Negeri Cendrawasih yaitu Gunung Botak Manokwari. Wisata ini seperti berada dalam teluk dikelilingi dengan daerah-daerah perbukitan, dan tempat yang begitu jernih dan alamiah, serta didukung dengan akses jalan yang sudah teraspal dengan kemantapan sudah 86 persen per saat ini, dan diprediksikan per 31 Desember 2023 kondisi mantap mencapai 89 persen.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Sebagai satu koridor ekonomi, wilayah Papua akan mendapat proyek investasi berbasis sumber daya alam, pengembangan kawasan khusus, sampai dengan penciptaan pusat-pusat perekonomian baru. Oleh karena itu, perlu peran aktif seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di Tanah Papua agar berjalan maksimal dan dapat bermanfaat positif bagi bumi Cenderawasih.
Langkah membangun infrastruktur di Papua nantinya akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.
Papua memiliki banyak sekali potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dan pemerintah ingin agar wilayah tersebut lebih maju dengan potensi tersebut. Sehingga Presiden Jokowi melihat potensi tersebut dengan memperluas pembangunan infrastruktur agar Papua lebih baik lagi.
Pembangunan infrastruktur Papua memang baru dimulai pada tahun 1970 sehingga ada gap pembangunan yang terjadi selama beberapa tahun belakangan dengan provinsi lain di Indonesia. Tapi dengan pembangunan infrasktrukur yang masif, akan memangkas dan menyetarakan Papua dengan wilayah lain. Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi barang dan jasa ke pasar.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Heidy Rahadian mengatakan fokus pembangunan infrastruktur jalan kini adalah menyelesaikan pembangunan ruas Jayapura-Wamena yang ditargetkan rampung sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2024 mendatang. Sementara, Panjang jalan Trans Papua dari Jayapura ke Wamena yakni 575 km, melewati dua kabupaten yaitu Keerom dan Yalimo. Pemerintah membuka berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam membangun proyek ini.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan membuka kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Apalagi pemerintah mengklaim swasta sudah ada yang berminat, mengingat biaya untuk menggarap proyek ini sangat besar. Sebagai perbandingan, nilai investasi proyek Trans-Papua khusus segmen Mamberamo-Elelim sepanjang 51,4 km aja, biayanya mencapai Rp 3,52 triliun dengan masa konsesi mencapai 15 tahun. Adapun skema pengembalian investasi melalui availability payment atau pembayaran secara berkala dari Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat. Sehingga, potensi alam dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh dari masyarakat dalam pengembangan infrastruktur di Papua ini. Rakyat menyadari bahwa pembangunan besar-besaran dilakukan untuk tujuan yang baik dan demi kemajuan mereka. Dengan integrasi dan kerja sama maka pengembangan infrastruktur akan berjalan dengan baik dan tepat waktu.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Semara