Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi
Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi
Oleh: Jaya Abdi Keningar
Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban atas persoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusia Indonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan akses pendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantai ketertinggalan dari hulunya.
Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapa leading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerian pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagai pilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desil satu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan reguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagai instrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif.
Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai strategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejar status negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalam kerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar dengan swasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa.
Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itu sendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasi yang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI, Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak boleh dipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolah informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwa literasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan.
