Strategi Terukur Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Beras, Petani Ikut Diuntungkan

Strategi Terukur Pemerintah dalam Stabilisasi Harga Beras, Petani Ikut Diuntungkan

Oleh : Joanna Alexandra Putri

Strategi terukur yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam melakukan stabilisasi akan harga beras di pasaran menjadikan petani juga ikut diuntungkan, karena terjadi kesepakatan harga dan keseimbangan yang baik, antara bagaimana kebutuhan para petani lokal dalam negeri dengan harga yang mampu dijangkau oleh masyarakat umum selaku konsumen.

Kepala Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi menyebutkan bahwa memang selama ini pemerintah terus menggencarkan berbagai macam strategi yang terukur demi bisa mengupayakan akan pengendalian harga beras di pasaran sehingga daya beli masyarakat akan kebutuhan pangan mereka tetap terjaga.

Salah satunya adalah dengan melakukan impor beras secara terukur, yang mana hal tersebut tidak akan berdampak pada jatuhnya harga beras atau gabah kering panen di tingkat para petani lokal dalam negeri. Tentunya bukan tanpa alasan hal tersebut bisa terjadi, pasalnya untuk beras hasil impor yang dilakukan hanya sekedar untuk menjamin stok saja, serta tidak dengan mudah dan tidak sembarangan langsung dijual bebas di pasaran.

Dalam kunjungan delegasi dari Thailand untuk datang secara langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang sama sekali tidak ditemukan beras dari Thailand karena memang dikunci dengan rapat di gudang Bulog dan hanya akan digunakan jika situasi sedang membutuhkan saja, atau hendak melakukan intervensi yang memang diperlukan.

Berdasarkan data dari Badan Urusan Logistik (Bulog) per tanggal 11 September 2023 lalu, realisasi akan penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2023 sudah mencapai hingga 1,55 juta ton dengan sisa penugasan sebanyak 453 ribu ton sedang dalam perjalanan.

Di sisi lain, Pemerintah RI juga tentu tidak hanya sekedar mengandalkan upaya impor beras saja, lantaran memang hal tersebut hanya akan digunakan ketika saat genting. Melainkan untuk upaya yang dikedepankan adalah dengan melakukan pengadaan beras dari para petani lokal dalam negeri sendiri.

Diketahui bahwa pengadaan beras dari para petani lokal dalam negeri sudah mencapai hingga sebesar 819.575 ton. Kemudian Pemerintah sendiri memang senantiasa terus berupaya dalam menjaga stabilisasi harga dan juga stok beras dengan menggelontorkan beras operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di beberapa pasar tradisional dan retail modern.

Terbaru, pihak Bapanas bersama dengan Bulog baru saja meluncurkan beras SPHP dengan kemasan hingga 50 kg di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), kemudian nantinya para pedagang di pasar induk itu akan menjual beras mereka kepada para pengecer dengan harga 10.900 Rupiah per kg.

Telah dibentuk dan diterjunkan pula Satuan Tugas (Satgas Pangan), sehingga hal itu mampu memastikan bagaimana ujung dari pemberian bantuan yang dilakukan bahkan hingga 1 butir beras pun, seluruhnya harus bisa diketahui siapa downline-nya dan hal itu memang sudah menjadi komitmen kuat dari pemerintah RI bersama dengan seluruh pihak lain terkait termasuk para distributor dan agen.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengklaim bahwa saat ini harga beras sudah tidak mengalami kenaikan. Bahkan di beberapa tempat ada yang sudah mulai kembali turun harganya. Selain itu, dirinya juga menyatakan kepada masyarakat apabila rakyat menghendaki adanya beras dengan harga terjangkau, maka mereka bisa membeli beras secara langsung dari Bulog dengan harga eceran 10.900 Rupiah per kg.

Beras yang dikelola oleh Bulog tersebut, atau juga bisa dikatakan beras dari Pemerintah RI sama sekali tidak kalah dengan kualitas beras pada umumnya, lantaran Pemerintah terus berupaya bukan hanya sekedar memberikan harga yang terjangkau serta bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat, namun juga terus memperhatikan bagaimana kualitas beras yang diberikan.

Bapanas kemudian menyebutkan bahwa dengan adanya penyesuaian harga batas atas beras operasi pasar, yang dinamakan dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) yakni 10.900 Rupiah per kg mulai tanggal 1 September 2023 lalu, digunakan untuk semakin meningkatkan semangat dari para petani dalam menanam padi.

Atas arahan langsung yang diberikan oleh Kepala Negara, maka Pemerintah RI langsung melakukan penyesuaian harga beras tersebut. Dengan demikian, maka diharapkan para petani bisa semakin bersemangat. Kendati ada penyesuaian harga pada beras yang merupakan cadangan beras pemerintah (CBP), akan tetapi pihak Bapanas juga menekankan bahwa mereka telah mengkaji terlebih dahulu mengenai bagaimana dampak yang bisa saja ditimbulkan termasuk terjadinya inflasi.

Untuk itu, pertimbangan antara harga dari petani dan juga harga beras yang sampai di tangan para konsumen memang keduanya harus bisa terus dijaga dengan baik. Ditur Bulog, Budi Waseso menegaskan bahwa dari awal tahun 2023 ini hingga sekarang, pihaknya telah menggelontorkan hingga sebanyak 756 ribu ton beras SPHP di seluruh Indonesia melalui pedagang pengecer dan juga berbagai ritel modern.

Dengan kata lain, seluruh upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia memang bukan hanya sekedar mementingkan rakyat dan konsumen saja, melainkan juga terus menimbang bagaimana kebutuhan dari para petani, sehingga dari kebijakan strategis dan terukur yang dilakukan tetap menguntungkan para petani lokal dalam negeri.

)* Penulis adalah Kontributor Jeka Media Institut