Waspada Radikalisme Kunci Pemilu 2024 Berjalan Damai

Waspada Radikalisme Kunci Pemilu 2024 Berjalan Damai

Oleh : Safira Tri Ningsih

Penangkapan terduga teroris beberapa waktu lalu di Bekasi-Jawa Barat menjadi indikasi bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi momok yang perlu diwaspadai, utamanya jelang Pemilu 2024.

Dengan bergotong royong mengantisipasi radikalisme dan terorisme jelang Pemilu maka diharapkan pesta demokrasi tersebut maka diharapkan Pemilu akan berjalan lancar dan damai.

Polisi dari Detasemen Khusus 88 menangkap seorang terduga teroris berinisial DE di i Bulak Sentul, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin kemarin, 14 Agustus 2023. DE diketahui merupakan pegawai KAI yang terpapar ideologi radikal karena berbaiat dengan ISIS.

Tidak hanya menangkap, polisi juga menyita 18 pucuk senjata api dan bendera ISIS. Penangkapan teroris di Bekasi ini tentu saja menjadi alarm peringatan bahwa radikalisme dan terorisme masih menjadi ancaman nyata bangsa Indonesia, utamanya jelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut radikalisme cenderung meningkat pada tahun 2024 yang merupakan tahun politik. Sedangkan peningkatan radikalisme dipicu oleh dinamika politik. Pun dengan politik identitas yang berpeluang muncul kembali menjelang pemilihan umum.
Melihat potensi yang meningkat, menurut Moeldoko penting untuk meningkatkan kesadaran warga bangsa terhadap radikalisme. Pemerintah telah memiliki standar dan ukuran yang jelas dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berpaham radikal.
Dalam artian, masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap radikalisme yang bermunculan jelang Pemilu 2024. Ketika memasuki tahun politik maka bisa dimanfaatkan oleh kelompok radikal dan teroris untuk melakukan penyerangan dan pengeboman. Tujuan mereka adalah menggagalkan Pemilu 2024.
Jangan sampai masyarakat masuk ke sebuah kelompok yang ternyata radikal. Oleh karena itu, mereka perlu menyelidiki terlebih dahulu sebelum bergabung, apakah kelompok tersebut nasionalis atau malah membenci pemerintah. Jika kelompoknya memprovokasi untuk membenci pemerintah dan melarang Pemilu, maka itu adalah ciri-ciri kelompok radikal.
Sementara itu, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri K.H. Kafabihi Mahrus mengatakan ancaman terorisme maupun intoleransi itu nyata terjadi. Ada oknum yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang hancur. Mereka tidak senang jika Indonesia menjadi negara yang aman dan damai.
Dalam artian, masyarakat juga wajib mewaspadai penyebaran intoleranisme. Jangan sampai mereka menjadi intoleran gara-gara termakan hasutan yang sengaja disebarkan oleh anggota kelompok radikal. Ketika ada intoleranisme maka rakyat Indonesia jadi bertikai dan Pemilu damai gagal terwujud.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berupaya keras melakukan berbagai ikhtiar agar intoleransi tidak mengakar. Terlebih lagi, berkaitan dengan tahun politik yang bisa saja diwarnai dengan praktik-praktik intoleransi.
Anggota kelompok radikal saat ini juga tersebar di dunia maya dan sengaja membuat situs serta akun-akun khusus di media sosial. Tujuan mereka adalah untuk menyebarkan radikalisme, terorisme, dan menggagalkan Pemilu 2024. BNPT juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman intoleransi menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.
BNPT terus memperkuat literasi digital dengan melakukan kerja sama ke berbagai manajemen platform dan provider. Hal ini sebagai upaya menjaga agar ruang publik di media sosial tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.
Kelompok radikal ingin menggagalkan Pemilu yang merupakan program pemerintah. Caranya dengan merencakan pengeboman atau penyebaran hoaks dan propaganda di media sosial ketika masa kampanye. Sedangkan pemerintah adalah pihak yang wajib dimusuhi.
Dengan kerjasama antara BNPT dengan platform dan provider maka bisa mencegah tersebarnya hoaks dan propaganda yang dibuat oleh kelompok radikal dan teroris. Kerjasama ini adalah dengan men-take down konten yang berisi radikalisme, terorisme, hoaks, dan propaganda. Ketika konten tersebut dihapus oleh platform (pengelola media sosial seperti Facebook dan Twitter) maka diharap bisa menghalau serangan dari kelompok radikal di dunia maya.
Sementara itu, Dirintelkam Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Andhika Vishnu, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah radikalisme dan terorisme di era digital pada Pemilu 2024. Saat ini tahapan pemilu sudah bergulir. Polri beserta seluruh stakeholder terkait wajib menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif.
Dalam Pemilu ada potensi kerawanan, salah satunya adalah potensi ancaman terkait radikalisme dan terorisme yang sangat mungkin muncul dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Polri mengajak seluruh komponen untuk tetap menjaga kondusifitas situasi Kamtibmas di wilayah Provinsi Sultra.
Polri mengajak masyarakat bersinergi untuk mencegah radikalisme dan terorisme menjelang Pemilu 2024, terutama di dunia maya. Pemilu memang rawan gesekan karena ada perbedaan pilihan partai politik dan calon presiden. Namun diharap perbedaan ini tidak dibesar-besarkan, agar pemilu bisa damai dan bebas teror.
Masyarakat wajib mewaspadai serangan dari kelompok radikal yang bisa menggagalkan Pemilu damai. Untuk mensukseskan Pemilu 2024 maka wajib ada kerjasama antara BNPT, masyarakat, dan pengelola platform media sosial. Netizen bisa melaporkan ke polisi siber ketika ada konten radikal dan hoaks, sedangkan pengelola platform bisa langsung menghapusnya, dengan tujuan menghalau serangan kelompok radikal di dunia maya.

)* Penulis merupakan Kontributor Daris Pustaka