Waspadai Politik Uang Selama Pilkada 2024

Waspadai Politik Uang Selama Pilkada 2024

Oleh: Gita Oktaviani

Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, kita semua harus waspada terhadap praktik politik uang yang bisa menciderai demokrasi. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dengan menjaga kejujuran dan integritas dalam proses pemilu, kita bisa memilih pemimpin yang benar-benar memiliki visi dan misi untuk kesejahteraan rakyat.

Politik uang, sering disebut sebagai “money politics” adalah salah satu ancaman terbesar terhadap integritas demokrasi modern. Praktik ini melibatkan penggunaan uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan politik, terutama selama pemilihan umum. Dalam berbagai bentuknya, politik uang merusak fondasi demokrasi, mengurangi kepercayaan publik, dan memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi.

Dalam sebuah acara di Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Suheri, menekankan pentingnya komitmen masyarakat dalam menolak politik uang. Ia berharap bahwa Kampung Pengawasan Partisipatif dapat menjadi model dalam upaya pencegahan pelanggaran Pilkada. Program ini tidak hanya berfokus pada pengawasan tetapi juga pada edukasi, dengan sosialisasi intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang.
Suheri juga menekankan bahwa Pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih. Ia mengajak semua pihak untuk mulai pengawasan dari diri sendiri, dengan harapan dapat mewujudkan Pilkada yang jujur dan mensejahterakan rakyat.
Dalam kegiatan tersebut, Organisasi Saka Adhyasta Pemilu Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang juga menampilkan drama dengan tema “Cegah kecurangan, laporkan pelanggaran”, yang berhasil menyampaikan pesan penting tentang bahaya politik uang.
Sementara itu, Ketua Politik Demokrasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Bambang Irawan, juga menyoroti hal yang sama. Ia menilai bahwa generasi muda Jakarta cenderung menolak politik uang dalam Pilkada 2024, karena latar belakang pendidikan mereka yang lebih tinggi.
Generasi muda ini, yang akan mendominasi jumlah pemilih, lebih cenderung memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan berdasarkan uang yang ditawarkan.
Bambang menegaskan bahwa generasi muda Jakarta, yang diperkirakan akan mencapai 67 persen dari populasi pada 2024, akan memilih pemimpin yang menghargai kreativitas dan aspirasi mereka. Ia juga menyarankan para calon kontestan Pilgub Jakarta untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan visi dan misi mereka, mengingat generasi muda lebih dekat dengan media sosial.
Senada, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Arif Satria, menyatakan pendekatan transaksional dalam politik menjauhkan demokrasi dari nilai-nilai luhur yang seharusnya diperjuangkan. Politik seharusnya menjadi alat untuk membangun peradaban bangsa, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan. Oleh karena itu, perlunya evaluasi total pada sistem politik di Indonesia, agar cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat terwujud seperti yang digagas oleh para pendiri bangsa.
Dalam diskusi politik bertema “Pilkada 2024 dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, Arif dan beberapa pembicara lainnya membahas perlunya perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia. Mereka sepakat bahwa politik uang telah merusak integritas demokrasi dan hanya mereka dengan modal besar yang dapat bertahan dalam politik saat ini.
Di sisi lain, KPK juga aktif dalam mengkampanyekan antikorupsi melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Roadshow Bus KPK 2024: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi yang singgah di Wonosobo. Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan mengkampanyekan program-program antikorupsi KPK kepada masyarakat luas, termasuk anak-anak.
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat mengedukasi berbagai stakeholder dan masyarakat umum tentang pentingnya antikorupsi. Ia menekankan bahwa pendidikan antikorupsi diperlukan sejak dini untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Afif juga menyatakan bahwa Desa Antikorupsi di Kabupaten Wonosobo menjadi bukti dukungan pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi.
Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, menekankan tiga strategi utama KPK dalam pemberantasan korupsi: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Roadshow Bus KPK ini merupakan salah satu strategi pendidikan untuk mendekatkan KPK kepada masyarakat. Dian mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan melawan serangan fajar menjelang Pilkada.
Pentingnya menjaga integritas pemilu tidak bisa disepelekan. Politik uang tidak hanya mencederai demokrasi, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Setiap individu memiliki peran dalam menjaga kejujuran dan integritas dalam proses pemilu.
Dengan menolak politik uang, kita tidak hanya memilih pemimpin yang berkualitas, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa.
Waspadai politik uang selama Pilkada 2024. Kampung Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Tulang Bawang dan berbagai inisiatif lainnya seperti Roadshow Bus KPK menjadi upaya nyata dalam memerangi praktik ini. Generasi muda, terutama di Jakarta, memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu dengan menolak politik uang.
Evaluasi total terhadap sistem politik di Indonesia diperlukan untuk memastikan demokrasi yang lebih inklusif dan bersih. Mari kita semua berperan aktif dalam menjaga kejujuran dan integritas pemilu, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute