Waspadai Provokasi OPM Pasca Penembakan Anggota Polri, Hasut Masyarakat Ciptakan Kegaduhan

Waspadai Provokasi OPM Pasca Penembakan Anggota Polri, Hasut Masyarakat Ciptakan Kegaduhan

Oleh : Charles Tabuni

Penembakan yang menewaskan Briptu Kiki Supriyadi di Puncak Jaya, Papua, menjadi titik baru provokasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap masyarakat setempat. Lekagak Telenggen, pemimpin serangan tersebut, dengan bangga mengklaim bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Tidak hanya itu, melalui juru bicaranya, Sebby Sambom, kelompok tersebut secara terbuka menghasut masyarakat Papua untuk terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan pemerintah Indonesia. Upaya provokasi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas di Bumi Cenderawasih.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menegaskan bahwa pihaknya segera merespons insiden ini dengan penyisiran di sejumlah lokasi yang diduga menjadi basis kelompok separatis tersebut.

Langkah-langkah tegas akan diambil untuk menangkap dan mengadili para pelaku. Pengamanan di berbagai titik strategis di Puncak Jaya juga telah ditingkatkan guna mencegah kemungkinan serangan susulan.

Kapolres Puncak Jaya menekankan bahwa penegakan hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku, menegaskan sikap pemerintah yang tidak akan membiarkan gerombolan teroris musuh negara tersebut terus menebar teror di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi.

Provokasi yang dilakukan oleh OPM tidak hanya menciptakan ancaman fisik, tetapi juga memicu kerusuhan sosial di masyarakat Papua. Tokoh adat Papua, Herman Yoku, mengecam keras tindakan-tindakan sadis yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Menurutnya, OPM kerap memanfaatkan sentimen masyarakat lokal dengan dalih memperjuangkan kemerdekaan, padahal kenyataannya tidak semua orang Papua mendukung gerakan separatis tersebut. Herman mengingatkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua menginginkan perdamaian dan kemajuan, bukan konflik berkepanjangan.

OPM dinilai tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik, tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menindas masyarakat sipil. Herman menilai bahwa kelompok tersebut terus memanipulasi masyarakat untuk menyerang pemerintah, namun tindakan ini lebih banyak merugikan warga Papua sendiri.

Tokoh Adat Papua tersebut menyeru kepada OPM untuk menghentikan aksi kekerasan yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Papua. Herman juga mengajak seluruh lapisan masyarakat di Puncak Jaya untuk tidak terhasut oleh provokasi kelompok tersebut dan terus menjaga kondusivitas demi terciptanya Papua yang aman dan sejahtera.

Serangan OPM bukanlah fenomena baru di wilayah Papua. Kelompok separatis tersebut telah berulang kali melakukan aksi kekerasan yang menargetkan aparat keamanan, tenaga kesehatan, dan masyarakat sipil.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa OPM, yang sebelumnya disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB), kini lebih banyak menggunakan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Tindakan mereka tetap berupa teror dan kekerasan. Agus Subiyanto menyatakan bahwa TNI akan menindak tegas setiap aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Baginya, tidak ada ruang bagi terorisme dan pemberontakan di negara yang berdaulat.

Jenderal Agus juga menggarisbawahi bagaimana kelompok tersebut telah melakukan berbagai bentuk kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta serangan terhadap anggota TNI dan Polri.

Menurutnya, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat OPM terus merongrong keamanan di Papua. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa negara tidak akan membiarkan kelompok separatis tersebut menciptakan negara di dalam negara. Penegakan hukum dan keamanan di Papua akan diperkuat demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat Papua dapat hidup dalam suasana damai dan aman. Dengan adanya provokasi yang dilancarkan OPM, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak terhasut dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kedamaian. Sebagaimana diungkapkan oleh Herman Yoku, masyarakat Papua lebih menginginkan pembangunan daripada kekerasan yang berkepanjangan.

Pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, juga terus berfokus pada pembangunan di wilayah Papua. Sejumlah proyek infrastruktur dan kebijakan ekonomi telah diluncurkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di wilayah berjuluk Kota Emas itu.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui berbagai program sosial dan ekonomi yang inklusif. Dengan pendekatan ini, diharapkan kondisi di Papua semakin kondusif dan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata.

Dalam konteks ini, peran masyarakat lokal menjadi sangat penting. Partisipasi mereka dalam menjaga kedamaian dan mendukung program pembangunan pemerintah akan membantu mengurangi pengaruh kelompok separatis yang terus mencoba mengganggu ketertiban.

Dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan, konflik yang disebabkan oleh OPM diharapkan dapat segera berakhir, dan Papua bisa meraih masa depan yang lebih baik tanpa kekerasan.

Provokasi yang dilancarkan oleh OPM pasca penembakan Briptu Kiki Supriyadi jelas bertujuan menciptakan kegaduhan dan memperparah situasi keamanan di Papua. Namun, upaya kelompok tersebut harus dihadapi dengan kekuatan hukum yang tegas dan dukungan dari masyarakat yang mencintai perdamaian. Masyarakat Papua, yang selama ini menjadi korban utama dari konflik berkepanjangan, layak mendapatkan kehidupan yang lebih aman dan sejahtera di bawah naungan NKRI.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta