Wujudkan Pemilu Damai dan Tangkal Hoaks Oleh : Naomi Leah Christine  Pemilu 2024 harus berlangsung dengan damai. Masyarakat dihimbau untuk menjaga persatuan dan perdamaian saat Pemilu tanpa terpengaruh oleh berita hoaks. Jangan termakan oleh hoaks dan mengacaukan Pemilu, serta menggagalkannya karena akhirnya golput. Pemilihan umum (Pemilu) memang masih 1 tahun lagi tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain berkomitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024 yang damai dan aman. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga situasi sebelum dan sesudah Pemilu, serta tidak termakan mentah-mentah oleh berita hoaks. Hoaks adalah ancaman di dunia maya, karena gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat masyarakat makin waspada dalam menyaring berita di internet. Salah satu program pemerintah yang terancam hoaks adalah Pemilu 2024. Pada pemilihan umum tahun depan, masyarakat wajib untuk mewaspadai penyebaran hoaks karena bisa berpotensi mengobarkan permusuhan. Provokator sengaja membuat hoaks dan propaganda agar rakyat Indonesia terpecah-belah, sesuai dengan keinginan mereka. Menjelang Pemilu 2024 masyarakat perlu waspada akan kehadiran hoaks dan propaganda yang umumnya beredar di media sosial. Hoaks sangat berbahaya karena bisa menyesatkan pikiran masyarakat dan memicu kerusuhan. Oleh karena itu penyebaran hoaks harus dicegah agar Pemilu berlangsung dengan damai. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat mendeklarasikan Pemilu damai bersama berbagai komponen masyarakat seperti partai politik, ormas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pers. Alni, Ketua Bawaslu sumbar, menyatakan bahwa pendeklarasikan Pemilu damai memiliki tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperi pemberitaan hoaks, politik uang, dll. Alni menambahkan dalam deklarasi Pemilu damai itu disebutkan ikrar mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kemudian, berkomitmen mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang, yang biasanya terjadi jelang kampanye hingga hari pencoblosan. Dalam artian, masyarakat diminta untuk menuruti Bawaslu dalam deklarasi Pemilu damai dan sekaligus menghindari berita hoaks. Penyebabnya karena hoaks bagaikan racun yang mematikan, yang bisa mengancam gagalnya Pemilu. Hoaks pertama yang muncul jelang Pemilu adalah presiden 3 periode, padahal Presiden Jokowi sendiri menolak keras untuk dipilih kembali. Hoaks tersebut muncul untuk menurunkan elektabilitas beliau. Kemudian, hoaks yang berikutnya adalah kabar bahwa hasil Pemilu 2024 sudah ada dan diatur oleh KPU. Ketua KPU Hasyim Asy’ari membantah keras hoaks tersebut karena bohong belaka. Ia tidak pernah mengatur hasil Pemilu dan berniat mempermainkan rakyat. Masyarakat diminta untuk tetap menaati imbauan KPU dan menjalani Pemilu dengan tertib. Masyarakat diminta untuk tenang dan tetap mempercayai pemerintah, serta menolak percaya pada hoaks apapun. Hoaks sangat berbahaya karena bisa mengacaukan masa kampanye dan Pemilu 2024. Ketika ada hoaks maka yang dikhawatirkan adalah penambahan jumlah warga Indonesia yang melakukan golput (golongan putih) alias tidak memberikan hak suaranya saat Pemilu. Ketika Pemilu 2019 lalu, jumlah WNI yang golput mencapai 25%. Jumlah ini tentu mengkhawatirkan dan jangan ditambah lagi, oleh karena itu masyarakat diminta untuk menghindari hoaks dan memberikan pengertian kepada orang di sekitarnya untuk tak terpengaruh berita bohong dan provokasi. Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan bahwa Polri bakal mengawasi media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pesta demokrasi harus berlangsung dengan damai. Langkah ini diambil setelah pengalaman di Pemilu 2019 lalu saat media sosial menjadi medium sangat aktif pada masa Pemilu Dalam artian, jelang Pemilu Polri melakukan pengamanan tak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Penyebabnya karena masyarakat Indonesia sangat aktif di media sosial. Dengan pengamanan maka diharap dunia maya jadi lebih tertib dan tidak ada kericuhan, jelang maupun ketika Pemilu 2024. Pada awalnya, media sosial diciptakan untuk mencari teman di dunia maya dan menemukan kawan lama yang telah lama menghilang. Namun sejak tahun 2014 media sosial berubah drastis menjadi tempat peperangan dan persebaran hoaks. Kata-kata buruk dan hate speech seolah-olah menjadi santapan sehari-hari bagi netizen. Padahal media sosial bukanlah tempat bagi kaum barbar, dan seharusnya digunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai memori buruk tahun 2014 dan 2019 terulang ketika banyak hoaks yang tersebar di dunia maya. Mulai dari nama palsu capres atau caleg tertentu, isu mengenai keluarganya, dan lain sebagainya. Hoaks sangat meresahkan karena bisa menyulut permusuhan antar warga dan memicu tawuran di dunia maya. Masyarakat dihimbau untuk mensukseskan Pemilu dan menjaga perdamaian, serta tak terpengaruh oleh berita hoaks. Ketika ada hoaks jangan dipercaya begitu saja tetapi harus diperiksa kebenarannya. Pemilu 2024 wajib disukseskan dan salah satu caranya adalah dengan menghalau hoaks dan propaganda. )* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Inti Nesia