WWF Jadi Forum Revitalisasi Aksi Nyata Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

WWF Jadi Forum Revitalisasi Aksi Nyata Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Badung – Gelaran World Water Forum (WWF) ke-10 harus menjadi momentum negara-negara di dunia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) WWF ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali.

“Itu untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jokowi.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi, karena air memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia. Bahkan begitu pentingnya hingga air disebut sebagai the next oil di masa depan.

Begitu pula jika dilihat dari sisi ekonomi. Kekurangan air, ujar Presiden, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6% sampai 2050.

Oleh sebab itu, di hadapan peserta WWF ke-10, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare (ha) jaringan irigasi. Kemudian merehabilitasi seluas 4,3 juta hektar jaringan irigasi dan membangun 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Presiden menjelaskan bahwa Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yaitu Penetapan World Lake Day; Pendirian Center of Excellence di Asia Pasifik; Tata kelola air berkelanjutan di negara pulau kecil; dan Penggalangan proyek-proyek air.

“Air bukan sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility,” ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Presiden World Water Council Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing. Hal tersebut dinilai akan mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia.

“Sehingga, selangkah demi selangkah, kita bisa mengusulkan agar hak atas akses terhadap air dapat ditegakkan bagi semua orang,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Loïc Fauchon mengungkapkan pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi PBB mendatang dan mengajak seluruh negara ikut bergabung. Koalisi tersebut mencakup sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.

“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah,” pungkasnya.