Apresiasi Pemerintah Bangun Papua Dengan Penuh Tanggung Jawab

Apresiasi Pemerintah Bangun Papua Dengan Penuh Tanggung Jawab

Oleh : Alfred Jigibalom

Apresiasi sangat tinggi oleh seluruh masyarakat di Indonesia patut diberikan kepada bagaimana upaya pemerintah untuk terus melakukan sebuah gerakan arah baru pada pembangunan di Papua. Bahkan seluruh pembangunan yang dilakukan tersebut juga terus dikerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah melakukan perubahan pada rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada periode tahun 2023 hingga 2026, perubahan rancangan tersebut dilakukan setelah disahkannya Undang-Undang (UU) pemekaran wilayah terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.

Mengenai hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Melkias Werinussa manyatakan bahwa adanya perubahan akan rancangan RPD pada periode 2023 hingga 2026 tersebut dilakukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat pada tahun 2023 hingga 2024.

Selain itu, memang sejatinya adanya perubahan rancangan ini menjadi sangat pentng, pasalnya kini cakupan wilayah yang akan diurus dan dikelola bukan hanya pada Papua Barat saja, melainkan setelah adanya pemekaran wilayah dan dilakukannya penambahan provinsi baru dengan adanya Provinsi Barat Daya, maka kini segala hal yang butuh dipersiapkan sudah berbeda dengan saat penyusunan awal RPJMD Papua Barat lalu.

Bukan hanya mengenai hal tersebut, namun kini juga ada kekosongan kepemimpinan, yang mana pejabat definitif Gubernur Papua Barat telah berakhir pada tahun 2022 lalu, sehingga memang harus segera dilakukan perubahan ke arah baru dalam pembangunan di wilayah itu.

Tidak melulu mengenai karena adanya pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru (DOB) lantaran telah dibentuknya Provinsi Papua Barat Daya, sehingga menjadikan sasaran daerah dari RPJMD Papua Barat menjadi lebih sempit saja, namun juga terjadi fokus perubahan yang cukup berarti.
Pasalnya, kini fokus perubahan yang digagas dalam RPJMD baru adalah mengenai bagaimana upaya untuk bisa menyelesaikan masalah tingkat kemiskinan, yakni menjadi komitmen kuat dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk bisa fokus melakukan penurunan angka kemiskinan masyarakat.
Selanjutnya, fokus lain dalam penyusunan arah batu pembangunan di Papua juga akan menyasar kepada upaya untuk terus menekan angka stunting yang cukup tinggi di masyarakat serta untuk semakin memaskimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat.
Sehingga, bisa dikatakan bahwa kini, dalam penyusunan perubahan arah baru mengenai pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut lebih cenderung dan berfokus kepada isu-isu strategis yang jauh lebih substansial.
Sebagai contoh, dari upaya untuk melakukan penurunan pada angka kemiskinan di masyarakat, maka diadakannya sebuah program tertentu yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang, sehingga target ke depan, yakni akan bisa mencapai penurunan kemiskinan di Papua Barat hingga angka 18% (persen).
Diketahui pula bahwa dalam setiap tahapan akan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan RPD Papua Barat sendiri sama sekali tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dan efektif apabila tidak disertai dengan bantuan oleh banyak pihak. Maka dari itu, keterlibatan seluruh pihak juga menjadi salah satu kunci kesuksesan seluruh rencana yang dilakukan. Keterlibatan pihak lain telah terlihat dari adanya kontribusi dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), termasuk juga turut hadir akademisi dari Universitas di Papua Barat.
Dengan diajaknya banyak pihak untuk ikut serta secara aktif dalam perancangan arah baru pembangunan di Papua tersebut, menjadi sangat penting, maka dari itu konsultasi publik juga terus digalakkan. Pemerintah Daerah setempat terlihat sangat ingin meminta masukan dan juga menyerap seluruh aspirasi dari semua pihak tersebut agar penyusunan RPJMD ini bisa jauh lebih sempurna, yang mana nantinya akan diserahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat untuk bisa disahkan menjadi rencana kerja yang baru.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Dance Sangkek mengaku bahwa dirinya sangat berharap agar forum strategis seperti yang terus dilakukan tersebut memang akan mampu dimanfaatkan dengan sangat maksimal. Pasalnya sama sekali tidak bisa dipungkiri bahwa adanya keterlibatan dari para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait dalam melaksanakan pembangunan secara bersama-sama sangatlah dibutuhkan.
Karena dengan adanya keterlibatan semua pihak yang terus turut aktif memberikan masukan yang konstruktif, maka akan terus melahirkan berbagai macam gagasan yang solutif untuk bisa menjawab banyak masalah, utamanya mengenai isu-isu strategis terhadap rencana pembangunan di Papua, yang mana nantinya juga pembangunan yang dilakukan akan jauh lebih sesuai dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan yang kini telah dirancang oleh Pemprov.
Pembangunan di Papua terus dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan melibatkan peran aktif dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dengan jauh lebih bertanggung jawab. Bahkan, gerakan arah baru untuk melakukan pembangunan di Bumi Cenderawasih kini semakin difokuskan untuk prioritas pada isu-isu yang strategis, sehingga seluruh upaya tersebut memang sangat patut untuk diapresiasi dengan sangat tinggi oleh seluruh masyarakat di Tanah Air.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali