Koordinasi Pusat-Daerah sebagai Kunci Menghadapi El Niño

Koordinasi Pusat-Daerah sebagai Kunci Menghadapi El Niño

Oleh: Bara Winatha

Fenomena El Niño 2026 menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi secara serius oleh Indonesia karena berpotensi memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah menempatkan fenomena iklim ini bukan sekadar persoalan cuaca musiman, melainkan sebagai isu lintas sektor yang membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga teknis, akademisi, serta masyarakat. Koordinasi yang terbangun sejak dini menjadi faktor penting agar berbagai langkah mitigasi dapat dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga dampak El Niño dapat ditekan semaksimal mungkin.

 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa seluruh kepala daerah perlu segera memperkuat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dinas pertanian, dinas pengairan, serta seluruh perangkat daerah terkait dalam menghadapi potensi dampak El Niño. Menurutnya, langkah antisipatif harus disusun berdasarkan data ilmiah yang disediakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Pekerjaan Umum agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesiapan pemerintah daerah akan sangat menentukan kemampuan Indonesia menjaga stabilitas pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi masyarakat dari dampak musim kemarau yang diperkuat fenomena El Niño. Koordinasi lintas sektor menjadi semakin penting karena El Niño memiliki karakteristik yang berbeda dengan musim kemarau biasa. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika iklim global yang menyebabkan perubahan distribusi curah hujan di berbagai kawasan, termasuk Indonesia sehingga bisa memengaruhi produktivitas pertanian, cadangan air, hingga risiko kebakaran hutan dan lahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia memiliki kondisi geografis yang berbeda dibandingkan negara-negara subtropis yang sedang menghadapi gelombang panas ekstrem. Posisi Indonesia di kawasan ekuator membuat karakteristik atmosfer nasional lebih dipengaruhi oleh kelembapan tinggi serta dinamika laut tropis. Karena itu, ancaman utama yang perlu diwaspadai bukanlah heatwave seperti di Eropa, melainkan berkurangnya curah hujan yang dapat berlangsung selama beberapa bulan ketika El Niño berada pada fase kuat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Teuku Faisal Fathani, mengatakan bahwa El Niño 2026 telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai sekitar 98 persen. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa El Niño dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda karena musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño merupakan fenomena iklim global yang terjadi secara periodik. Ia menjelaskan bahwa kondisi yang perlu diwaspadai adalah ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau sehingga curah hujan menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durasi El Niño diperkirakan berlangsung antara sembilan hingga dua belas bulan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut. Yang menjadi perhatian utama adalah periode Juli hingga Oktober 2026 ketika sejumlah wilayah diperkirakan mengalami penurunan curah hujan secara signifikan dibandingkan rata-rata klimatologis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur sumber daya air sebagai bagian dari strategi adaptasi. Ketersediaan waduk, bendungan, situ, embung, hingga jaringan air baku menjadi modal penting untuk menjaga pasokan air selama musim kemarau. Optimalisasi pengelolaan tampungan air diharapkan mampu memenuhi kebutuhan irigasi, konsumsi masyarakat, maupun pembangkit listrik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, sektor pertanian telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi dampak El Niño terhadap produksi pangan nasional. Penyediaan pompa irigasi, penerapan sistem irigasi bergilir, serta bantuan benih bagi petani yang mengalami gagal panen menjadi bagian dari langkah adaptasi yang terus diperkuat. Sementara itu, risiko kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian utama. Penurunan kelembapan tanah selama El Niño dapat meningkatkan potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut yang sensitif terhadap kekeringan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahli kehutanan Institut Pertanian Bogor, Herry Purnomo, mengatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami gelombang panas ekstrem seperti yang terjadi di Eropa karena karakteristik geografis dan iklim tropis yang berbeda. Menurutnya, ancaman yang jauh lebih relevan bagi Indonesia adalah kekeringan akibat El Niño yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ia menjelaskan bahwa keberadaan hutan memiliki fungsi penting sebagai penyimpan cadangan air sehingga upaya menjaga tutupan hutan harus menjadi bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herry menilai pembasahan kawasan gambut perlu dilakukan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Lahan gambut yang tetap basah akan lebih mampu menahan risiko kebakaran dibandingkan kawasan yang telah mengalami kekeringan berkepanjangan. Menurut Herry, upaya menghadapi perubahan iklim tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi masyarakat melalui penanaman pohon, pengurangan emisi karbon, serta perlindungan kawasan hutan akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan daya tahan lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan kolaboratif juga menjadi fondasi penting dalam memperkuat kesiapsiagaan nasional. Pemerintah pusat menyediakan data, informasi iklim, serta kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan informasi tersebut menjadi langkah konkret sesuai kondisi wilayah masing-masing. Kolaborasi tersebut akan semakin efektif apabila didukung oleh dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.