Latest News
Uncategorized
Cadangan Beras Terjaga, El Nino Diantisipasi Sejak Dini
JAKARTA – Pemerintah memastikan cadangan beras nasional tetap terjaga di tengah ancaman fenomena El Nino…
Uncategorized
Digitalisasi Bansos Dibuka Lebih Inklusif lewat Ponsel Gratis
Oleh : Gavin Asadit Transformasi digital bantuan sosial (bansos) membuka peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial. Namun, manfaat digitalisasi tidak akan dirasakan secara merata apabila sebagian kelompok penerima masih terkendala kepemilikan perangkat dan kemampuan mengakses layanan digital. Wacana pemberian ponsel pintar gratis pun mengemuka sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Gagasan itu sejalan dengan kebutuhan membangun sistem bansos yang bukan hanya efisien, tetapi juga inklusif. Masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital perlu mendapat perhatian agar perubahan sistem pelayanan tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan gagasan pemberian ponsel yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan pemerintah. Melalui skema tersebut, masyarakat Digitalisasi Bansos Dibuka Lebih Inklusif lewat Ponsel Gratis *) Oleh : Gavin Asadit Transformasi digital bantuan sosial (bansos) membuka peluang bagi pemerintah untuk memperbaiki ketepatan sasaran, mempercepat pelayanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial. Namun, manfaat digitalisasi tidak akan dirasakan secara merata apabila sebagian kelompok penerima masih terkendala kepemilikan perangkat dan kemampuan mengakses layanan digital. Wacana pemberian ponsel pintar gratis pun mengemuka sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Gagasan itu sejalan dengan kebutuhan membangun sistem bansos yang bukan hanya efisien, tetapi juga inklusif. Masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital perlu mendapat perhatian agar perubahan sistem pelayanan tidak justru menciptakan hambatan baru bagi kelompok rentan. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menyampaikan gagasan pemberian ponsel yang dilengkapi rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan pemerintah. Melalui skema tersebut, masyarakat diharapkan dapat menerima bantuan secara langsung melalui sistem digital, sehingga proses penyaluran menjadi lebih praktis dan mudah ditelusuri. Meski demikian, gagasan tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada 14 Oktober 2026 menyatakan bahwa rencana pembagian ponsel gratis masih dikaji dan mekanismenya belum dibahas secara terperinci. Ia menjelaskan bahwa penyaluran nantinya perlu didasarkan pada data dan hasil asesmen, dengan prioritas bagi masyarakat penerima manfaat yang belum memiliki perangkat komunikasi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses digital perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang. Ponsel gratis tidak cukup dipahami sebagai pembagian perangkat, melainkan sebagai bagian dari upaya memastikan warga dapat menggunakan layanan pemerintah secara mandiri dan aman. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya kualitas data, koordinasi antarlembaga, serta kesiapan sistem dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Pendekatan tersebut menjadi fondasi agar perubahan pelayanan benar-benar menghasilkan penyaluran yang lebih akurat dan transparan. Ketersediaan perangkat perlu berjalan beriringan dengan integrasi data dan perlindungan informasi pribadi penerima manfaat. Di sisi lain, pemerintah telah mengembangkan Portal Perlindungan Sosial Digital untuk menghubungkan data lintas kementerian dan lembaga. Sistem ini ditujukan untuk membantu proses verifikasi kelayakan penerima, mengurangi potensi duplikasi, serta memperbaiki ketidaksesuaian data yang selama ini dapat menyebabkan bantuan tidak diterima warga yang berhak.…
Uncategorized
Digitalisasi Bansos Makin Inklusif, Ponsel Gratis Menyasar yang Paling Membutuhkan
Jakarta – Pemerintah memperkuat arah transformasi digital perlindungan sosial untuk memastikan bantuan semakin tepat sasaran…
Uncategorized
Survei Kepuasan Publik Warnai Dua Tahun Prabowo-Gibran
Oleh: Syaban Sugandi Genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran…
Uncategorized
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei Sebut Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah Jakarta – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hasil survei Arawicaksa Institute menunjukkan 50,1 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah. Angka tersebut mencakup 3,3 persen responden yang menyatakan sangat puas, menjadi gambaran penilaian publik terhadap pelaksanaan kebijakan nasional. Peneliti Senior Arawicaksa Institute, Rudi Hartono, mengatakan bahwa tingkat kepuasan tersebut menunjukkan adanya apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ada separuh warga yang merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran, di tengah banyaknya pekerjaan rumah yang harus diatasi,” kata Rudi. Survei yang berlangsung pada 3–8 Oktober 2026 itu melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,89 persen. Dalam penilaian program prioritas pemerintah, swasembada pangan memperoleh skor tertinggi sebesar 8,4 dari skala 0–10. Program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran meraih skor 6,5, pemeriksaan kesehatan gratis 6,3, serta Sekolah Rakyat 6. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperoleh skor 5,5. Rudi mengatakan, MBG tetap dipandang sebagai program yang baik dan dibutuhkan masyarakat. “Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” tutur Rudi. Sementara itu, Direktur Eksekutif INES, Andri Gunawan, mengatakan survei lembaganya mencatat tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo mencapai 82,1 persen. Sebanyak 78,3 persen responden juga menilai kondisi politik nasional baik dan stabil, sedangkan 80,3 persen menyatakan puas terhadap strategi diplomasi Presiden Prabowo. Andri mengatakan, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG juga menunjukkan respons positif masyarakat. “Sebanyak 78,2 persen responden mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” tuturnya. Survei INES pada September 2026 melibatkan 1.400 responden di 36 provinsi dengan margin of error sekitar ±2,48 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Kedua survei tersebut menunjukkan adanya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun kepemimpinan. Hasil ini mencerminkan dukungan publik terhadap berbagai program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat optimisme terhadap keberlanjutan pembangunan nasional. (*)
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Survei Sebut Publik Puas dengan Kinerja Pemerintah Jakarta - Dua tahun pemerintahan…
Uncategorized
Negara Hadir dalam Bencana, Pemulihan Warga Tidak Dibiarkan Berjalan Sendiri
Oleh : Nancy Rentalita Bencana alam tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menghadirkan persoalan…
Uncategorized
Langkah Terpadu Tangani Bencana di Berbagai Wilayah
Oleh : Antonius Utomo Pemerintah bersama seluruh elemen bangsa terus membuktikan komitmen nyata, kesiapsiagaan tinggi,…
