Wilayah Papua Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Wilayah Papua Jadi Prioritas Pembangunan Nasional

Oleh : Veronica Lokbere

Pembangunan di wilayah Papua giat dilaksanakan, agar tidak ada ketimpangan antara Indonesia bagian timur dan barat. Pemerintah Indonesia sejak dipimpin oleh Presiden Jokowi fokus memajukan Bumi Cendrawasih dan menjadikannya prioritas.

Pembangunan di Papua diutamakan karena daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.

Bumi Cendrawasih sempat identik dengan wilayah yang hanya berisi hutan dan masyarakatnya masih memakai koteka. Padahal stigma negatif ini sudah terhapus, karena di beberapa wilayah Papua seperti Tembagapura dan Jayapura sudah modern. Papua tidak kalah majunya dari kota lain di Pulau Jawa.

Pemerintah memang giat memajukan Papua dan menjadikannya prioritas. Saat ini sudah terlihat hasilnya. Ada berbagai pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan Jembatan Youtefa.

Keberadaan infrastruktur itu melancarkan transportasi warga sipil Papua, sehingga mereka bisa beraktivitas antar kota dengan lancar.
Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini bersifat Indonesia-sentris dan Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan.

Pemerintah telah membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer, jalan di perbatasan sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa 1,3 kilometer yang ada di Jayapura. Kemudian, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga diperbaiki terminalnya, bandara di Wamena dibangun, Jayawijaya.
Ada juga pembangunan lintas batas di tiga lokasi, seingat saya di Skouw, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun, di Boven Digoel. Semuanya telah diselesaikan pembangunannya oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak masyarakat Papua untuk turut mengawal proses pembangunan yang ada di Tanah Papua. Presiden mengungkapkan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 alokasi anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk pembangunan Papua mencapai Rp1.036 triliun.
Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat di tanah Papua, untuk mengawasi pembangunan di daerahnya. Penyebabnya karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah. Untuk membangun Papua dananya besar sekali, oleh karena itu harus ada pengawasan ketat dari warganya.
Selama ini permasalahan transportasi sempat terkendala oleh kondisi alam Papua yang berupa hutan dan pegunungan. Sehingga mau tak mau harus memakai pesawat untuk mengangkut barang dan orang. Ketika transportasi dilancarkan oleh Jalan Trans Papua, maka harga barang bisa ditekan karena ongkos angkutnya murah. Rakyat lega karena tak harus membeli dengan mahal.
Masyarakat yang melihat pembangunan di Papua tak perlu khawatir, karena dijamin tidak akan merusak sumber daya alam di sana. Tidak ada yang dikorbankan, karena tim percepatan tentu sudah berkonsultasi dengan lembaga lingkungan hidup terlebih dahulu. Apalagi di Papua ada hewan yang dilindungi seperti burung kasuari dan cendrawasih, sehingga pembangunan tidak akan merusak habitatnya.
Pemerintah juga membuat tim percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Tim ini dbuat berdasarkan Keppres nomor 20 tahun 2020. Anggota tim terdiri dari 6 menteri dan 1 kepala staf kepresidenan. Menteri-menteri dan pejabat bertugas agar ada stimulus yang bisa memajukan Papua, agar tak lagi identik dengan keterbelakangan.
Hasil dari pembangunan di Papua adalah rendahnya angka kemiskinan di sana. Kemiskinan menurun dari 55% di tahun 1999, menjadi hanya 22% di tahun 2019. Jumlah rakyat miskin yang merosot drastis ini juga hasil dari program otonomi khusus yang diadakan sejak tahun 2001.
Sementara itu, akademisi dari Universitas Cendrawasih, Yane Ansanay, merasa puas dengan pembangunan di Bumi Cendrawasih. Namun ada kekurangan pada bidang pendidikan. Dalam artian, putra Papua bisa kuliah berkat program otsus. Namun mereka seharusnya juga bisa belajar di kampus di Papua, tak hanya di Jawa. Sebaiknya diciptakan Perpres tentang pembukaan jurusan baru di kampus Papua.
Menurut Yane, jurusan yang mendesak untuk dibuka adalah perikanan dan pertanian. Dalam artian, mahasiswa bisa belajar dan menjadi petani modern. Ia tak hanya bercocok tanam, tapi membuat bisnis agro dan mengolah hasil bumi Papua, seperti sagu, ubi, pisang, dll. Sementara sarjana perikanan bisa mengolah ikan, dan mengekspornya, serta mendapat hasil yang lebih banyak.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah memang sudah menggelontorkan dana melalui otsus. sebanyak 20% anggaran program ini dikhususkan untuk beasiswa kepada para putra Papua. Sehingga mereka bisa belajar hingga perguruan tinggi, tak hanya di dalam negeri tapi juga luar negeri. Selain itu, beasiswa ini juga diberikan kepada mereka yang ingin mendaftar jadi anggota TNI.
Selain bidang pendidikan, pemerintah juga menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua. Jembatan Youtefe tak hanya jadi pajangan, namun memudahkan transportasi hingga ke perbatasan dengan Papua Nugini. Makin banyak turis lokal yang mampir ke jembatan berwarna merah ini, sehingga membuat pariwisata di Papua jadi ramai.
Pembangunan di Papua menjadi prioritas pemerintah. Papua adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam yang potensial, oleh karena itu dibangun berbagai infrastruktur di sana. Dengan infrastruktur yang bagus maka distribusi dan pengolahan sumber daya alam akan lebih baik dan memajukan masyarakatnya.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta